TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menegaskan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mendukung terlaksananya pesta demokrasi lewat Pemilu 2024.

Presiden Jokowi bahkan disebut menyiapkan Perpres terkait untuk mendukung kelancaran Pemilu.

Awalnya, Tito mengatakan soal instruksi Presiden kepada kementerian dan lembaga terkait kelancaran Pemilu 2024.

"Sebelumnya juga sudah disampaikan sebelum rapat 24 januari, 10 April di Bogor dan juga ada disimak di video beliau sudah memerintahkan kepada Menkopolhukam dan kami semua untuk melancarkan pemilu, regulasi yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agar disiapkan regulasi dari tingkat pemerintah," tutur Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).

Tito mengatakan salah satu yang menjadi masalah ialah terkait pengadaan barang dan jasa, logistik untuk Pemilu.

"Bapak presiden juga siap untuk menyampaikan siap untuk membuat perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Nah saya kira ini salah satu komitmen dari pemerintah untuk mendukung," kata Tito.

Tito sebelumnya menyebut bahwa KPU usai dilantik, langsung bergerak untuk melakukan sejumlah hal soal Pemilu 2024.

"Kami apresiasi kepada DPR yang telah bergerak cepat, artinya setelah (Komisioner KPU dan Bawaslu) dilantik kemarin, hari ini juga kami melaksanakan rapat pertama untuk merealisasikan Pemilu," kata Mendagri Tito.

Baca juga: Mendagri Tito: Belajar dari Pemilu 2019, Kampanye 7 Bulan Politik Identitas dan SARA yang Keluar

Dia mengatakan bahwa jajaran KPU RI perlu bekerja keras mulai dari penelaahan kebijakan KPU yang lama soal Pemilu 2024.

Pasalnya, dikatakan Tito, dari seluruh jajaran KPU RI yang baru dilantik, hanya Hasyim Asyari yang merupakan petahana.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menegaskan bahwa pemerintah tetap pada keputusan bersama dengan DPR terkait tanggal Pemilu.

"Apa yang disampaikan Pak Presiden juga telah ads di media, di Youtube juga ada. Posisinya adalah stick pada 14 Februari 2024," tandasnya.