Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rencana Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun, Komisioner KPU dan Bawaslu Diminta Transparan

Bursah Zarnubi berharap komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik Presiden Jokowi menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Rencana Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun, Komisioner KPU dan Bawaslu Diminta Transparan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dilantik (dari kiri) Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, dan August Mellaz tiba di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Presiden Joko Widodo resmi melantik ketujuh komisioner KPU untuk bertugas dalam periode 2022-2027. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi berharap komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Jokowi menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan para komisioner KPU dan Bawaslu kini memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan Pemilu ke depannya.

“Ini amanah besar kepada mereka untuk menggelar Pemilu yang demokratis dan Jurdil,” kata Bursah dalam keterangannya, Selasa (12/4/2022).

Menurut Bursah, komisioner KPU dan Bawaslu harus menjaga dan meningkatkan integritas dan netralistasnya sebagai penyelenggara dan pengawas pesta demokrasi lima tahunan, termasuk Pemilu serentak di 2024.

“Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu,” ucapnya.

Ia pun berharap kasus dugaan suap yang pernah menjerat salah satu komisioner KPU terdahulu, tidak terulang kembali.

Baca juga: Langsung Tancap Gas, Komisioner KPU RI Baru Besok Rapat Bareng DPR Bahas Tahapan Pemilu

Berita Rekomendasi

Tak hanya itu, peraturan kode etik penyelenggara juga harus dijunjung tinggi oleh masing-masing komisioner KPU dan Bawaslu.

“Sebab jika tingkat kepercayaan masyarakat menurun maka hal itu juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada proses dan hasil pemilu 2024,” kata Bursah.

Lebih lanjut, Bursah juga mengingatkan soal anggaran dana Pemilu 2024.

Dimana, rencana anggaran sebesar Rp 110,4 triliun harus digunakan secara transparan, berhati-hati dan akuntabel.

Baca juga: Tak Sampai Semenit, Seluruh Jajaran Sepakat Pilih Hasyim Asyari Jadi Ketua KPU RI Periode 2022-2027

“Karena penggunaan anggaran besar ini akan selalu diawasi dan disoroti publik. Hindari adanya penyimpangan dan korupsi," kata Bursah.

"Di samping itu, Anggota KPU-Bawaslu harus menjaga integritas dan bekerja keras untuk mewujudkan pemilu berkualitas,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Tujuh nama yang dilantik sebagai komisioner KPU, yakni Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara lima anggota Bawaslu yang dilantik yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas