Kasus Pengeroyokan Ade Armando Jadi Tantangan Pemerintah dan Elite Politik Jamin Hak Warga Negara
Pendiri SMRC Saiful Mujani menyebut kesetaraan masalah toleransi di antara warga negara masih sangat berat.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri SMRC Saiful Mujani menyebut kesetaraan masalah toleransi di antara warga negara masih sangat berat.
Saiful pun mencontohkan, bagaimana aktivisi sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki sikap intoleran yang sangat besar.
Dimana, tidak bisa menerima pandangan Ade Armando sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.
Hal itu disampaikan Saiful dalam dialog bertajuk 'Masyarakat Kita Makin Intoleran?' yang disiarkan kanal YouTube SMRC TV, Kamis (14/4/2022).
"Itu merupakan tantangan dan saya kira harus bersamaan dengan itu, tantangan juga untuk negara karena negara yang paling bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara," kata Saiful.
Ia mengatakan, bahwa ada permasalahan yang sangat mendasar dari kewarganegaraan.
Dimana ada persoalan pendidikan yang mungkin kurang di masyarakat sehingga kurang kuat untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan.
Baca juga: Usai Menangkap Pelaku Pengeroyokan Ade Armando, Polda Metro Jaya Banjir Karangan Bunga
"Penegakan hukum itu harus quality maupun quantity-nya harus ditingkatkan untuk menjaga, karena bagaimanapun juga negara harus kuat dalam hal bukan represif, jadi betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan pembuat hukum dalam hal ini DPR," jelas Saiful.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa sikap intoleran merupakan tantangan bagi Ade Armando dan aktivis-aktivis lainnya yang ingin membangun Indonesia sebagai negara yang toleran.
Apalagi, harus menghadapi tantangan yang besar berupa tingkatkan massa.
Maka, Saiful pun mendorong para elite politik untuk turut memperhatikan aspek soal intoleransi sebagai suatu permasalahan yang harus diselesaikan bersama.
"Harapan saya semua menjadi konsen terutama pemerintah dan para elit politik untuk memperhatikan aspek ini secara lebih sistematis, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan," jelasnya.