Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, tak meyakini perihal Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024, yang dimiliki Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan.

Dikatakan Masinton, Big Data itu seolah-olah dijadikan pembenaran untuk mendukung wacana Penundaan Pemilu dan memperpanjanga masa jabat presiden.

Padahal menurutnya hal itu sangatlah keliru.

Hal itu disampaikan Masinton saat diwawancarai khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra, Kamis (14/4/2022).

"Seakan-akan yang diklaim sebagai Big Data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tida periode, digunakan Big data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru," kata Masinton.

Lantas, hal itu pun menjadi tanda tanya karena yang mengusulkan penundaan pemilu dilontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.

Baca juga: Masinton Ungkap Reaksi Sejumlah Pihak Usai Bicara agar Luhut Binsar Direshuffle

Masinton juga mengungkapkan obrolannya dengan rekan sesama aktivis soal ketidakyakinannya soal Big Data itu.

Dalam percakapannya itu, yang dimaksud 110 juta Big Data itu adalah biota laut, karena latar belakang Luhut yang merupakan menteri kemaritiman.

"Mohon maaf kan beliau bidangnya kemaritiman dan investasi, bukan soal politik tadi, terus teman saya ini aktivis dulu, kita suka ngobrol-ngobrol, dia tanya ke saya 'lu yakin itu kalau sesuai bidangnya itu data orang?' loh apa memang? 'ya kalau dia bidangnya kemaritiman kan jangan-jangan big datanya itu biota laut, ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, dan lain-lainnya, ada plankton, total mungkin bisa 110 juta'. Jadi bukan orang," ujar Masinton.

Lebih lanjut, Masinton pun mendorong agar Luhut membuka Big Data warga yang mendukung penundaan pemilu. Sebab, saat ini adalah eranya transparansi.

Baca juga: Masinton Kritik Sikap Oknum di Kabinet yang Menyampaikan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Maka kemudian oke kalau big data itu ada, buka saja, meskipun itu data pribadi ya ini kan era transparansi," kata Masinton.

"Apalagi ini yang menyampaikan pejabat pemerintahan, dia memiliki konsekuensi dan ditagih oleh pemerintah meskipun itu data pribadi. Beda kalau umpama, data pribadi orang dipinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, nah terus buka dong, ya apa haklu, boleh itu," tandasnya.