Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bakamla dan DPD RI Studi Banding ke Australia untuk Bahan Kajian Revisi UU Kelautan

Kedua parlemen sepakat bahwa pembangunan maritim kedua negara sangat penting untuk menopang kepentingan nasional RI-Australia.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Bakamla dan DPD RI Studi Banding ke Australia untuk Bahan Kajian Revisi UU Kelautan
Humas Bakamla RI
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Wakil Ketua 1 DPD RI Letjen TNI (Purn) Nono Sampono melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Parlemen dan sejumlah stakeholder pemerintah bidang maritim di Canberra, Australia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Wakil Ketua 1 DPD RI Letjen TNI (Purn) Nono Sampono melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Parlemen dan sejumlah stakeholder pemerintah bidang maritim di Canberra, Australia.

Pranata Humas Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian studi banding DPD RI dalam rangka mendapatkan data dukung penyusunan kajian akademis revisi undang-undang kelautan.

Rombongan diterima oleh Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono pada Minggu (10/4/2022).

Dalam sambutannya, Siswo memberikan gambaran tentang hubungan Indonesia dan Australia yang berkembang dengan sangat baik sebagai sebuah strategic partnership.

Dalam kesempatan tersebut, Nono selaku Ketua Delegasi juga menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan delegasi Indonesia serta berterimakasih atas penyambutan dan dukungan selama kegiatan di Australia.

Rombongan kemudian melakukan kunjungan ke Parlemen pada Senin (11/4/2022).

Baca juga: Bakamla Sudah Siap Jalankan Perintah PP PKKPH

Berita Rekomendasi

"Kedua parlemen sepakat bahwa pembangunan maritim kedua negara sangat penting untuk menopang kepentingan nasional RI-Australia," kata Wisnu dalam keterangan resmi Humas Bakamla RI pada Kamis (14/4/2022).

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Department of Foreign and Trade (DFAT) dan diterima oleh Chief of DFAT Craig Chittick.

Dalam pertemuan dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah Australia lebih pada melakukan pencegahan di luar yurisdiksi atau dari asal kedatangan orang dan barang.

Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan prosedur dan pengawasan ketat terhadap lalu lintas barang, yang juga erat kaitannya dengan proses kerja sama bilateral.

Rombongan kemudian mengunjungi Chief Executive Director Australian Maritime Safety Authority (AMSA), Mick Kinley.

Kinley kemudian memaparkan tentang tugas, peran, sumber daya, regulasi, dan aspek-aspek terkait sertifikasi, keselamatan kapal dan lingkungan sebagai badan statuta authority yaitu badan di bawah pemerintah Australia yang dibentuk berdasarkan UU dalam melakukan tugas tertentu.

"Dalam rekam jejak kolaborasi dengan RI, AMSA pernah bekerja sama dengan Basarnas saat menyelamatkan kapal ikan Indonesia bernama lambung Bandar Nelayan. Saat itu, kapal tersebut tenggelam di Samudera Hindia pada awal tahun 2021," kata Wisnu.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas