Jawaban Masinton Soal Apakah Percaya Bigdata Ratusan Juta Orang Ingin Presiden Jokowi Tiga Periode
Saya meyakini itu nggak ada. Keyakinan itu dari pegiat media sosial yang mana mereka memang punya alat mengecek ada berapa akun twitter
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memberikan pernyataan keras menanggapi big data yang dilontarkan Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan.
“Saya meyakini itu nggak ada. Keyakinan itu dari pegiat media sosial yang mana mereka memang punya alat mengecek ada berapa akun twitter, baik yang terdaftar dan aktif,” kata Masinton saat wawancara di kantor Tribun Network, Jumat (15/4/2022).
Selengkapnya wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu:
Apakah Anda percaya bigdata bahwa ada ratusan juta orang yang menginginkan presiden Jokowi tiga periode?
Saya meyakini itu nggak ada. Keyakinan itu dari pegiat media sosial yang mana mereka memang punya alat mengecek ada berapa akun twitter, baik yang terdaftar dan aktif.
Ternyata hasilnya tidak ada sampai 110 juta.
Kemudian mereka juga memvalidasi di sosial media segala macam.
Yang diklaim sebagai big data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk tiga periode. Menurut saya keliru.
Kalau dia bidangnya kemaritiman jangan-jangan datanya itu biota laut, ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, ada plankton.
Kata teman saya begitu saya sampaikan. Jadi kalau ditotal bisa sampai 110 juta tapi bukan orang.
Kabinet itu kan tugasnya membantu presiden. Dan dibuatlah bidang-bidang, seharusnya disiplin dong pemerintahan.
Lain halnya kalau menteri yang bersangkutan umpama sebagai ketua umum partai politik. Kita bisa memahami itu sebagai menteri mungkin juga dia menampung aspirasi konstituen.
Kalau big data itu ada buka saja meskipun data pribadi apalagi yang menyampaikan pejabat negara. Dia memiliki konsekuensi, beda halnya kalau masyarakat biasa yang klaim punya data.
Di era transparansi ini pentingnya mengajarkan generasi muda untuk konsisten dan terbuka. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang arogan, ditambah lagi lisan yang arogan. Itu bukan contoh pemimpin yang bisa mengangkat keinginan rakyat.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.