TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), \Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin kembali menyinggung terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Cak Imin mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan di Puncak Peringatan Hari Lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (18/4/2022) kemarin.

Acara yang juga ditayangkan melalui kanal YouTube PMII itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

Sebelum memberikan sambutan, Cak Imin mengaku mendapat teguran dari Ma’ruf Amin terkait ketidaksetujuan Ketua PMII, Muhammad Abdullah Syukri mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

“Saya tadi sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Ma’ruf. Tadi Ketua PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato (Cak Imin) yang mengusulkan pemilu ditunda, namanya usul masa tidak boleh?”

“Emang negara demokrasi tidak boleh usul? Ya kalau PMII menolak ya nggak papa. Kan negara demokrasi, boleh ditolak,” ujar Cak Imin.

Baca juga: Puan: Sesuai Arahan Presiden, Polemik Penundaan Pemilu Kita Sudahi

Baca juga: Masinton Dilaporkan ke MKD, Ketua DPR Minta Polemik Wacana Penundaan Pemilu Diakhiri

Selain itu, dirinya menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 ini untuk menolong Ma’ruf Amin ketika di akhirat.

“Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf, dalam rangka menolong rakyat."

"Kenapa menolong Kiai Ma’ruf? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya kurang ini kurang itu, mesti alasannya karena dua tahun pandemi tidak bisa apa-apa,” jelas Wakil Ketua DPR tersebut.

Lebih lanjut, Cak Imin juga menyebut wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini merupakan bagian dari demokrasi.

Menurutnya, sangat dimaklumi adanya pro kontra terkait wacana tersebut. Sehingga, katanya, usulan itu harus bisa dihargai.

“Demokrasi bebas usul, bebas menolak, dan usul diterima atau ditolak tidak perlu demo. Wong namamnya usulan kok pakai demo, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan seperti itu,” jelasnya.

Kemudian, ia menambahkan tidak ngotot terkait usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode agar disetujui.

“Saya gak ngotot, saya hanya menyatakan itu usulan, apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, namanya juga usaha,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mayoritas Publik Belum Tahu 272 Daerah akan Kehilangan Pejabat Definitif Jelang Pemilu 2024

Larangan tersebut disampaikannya ketika memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada 6 April 2022 silam.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanans.

Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Jokowi juga menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Baca juga: AHY Akan Datangi Semua Parpol untuk Jajaki Koalisi Pemilu 2024: Demokrat Tak Punya Beban!

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. 

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap  kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Masa Jabatan Presiden