TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Ketua MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia), Yenti Garnasih ikut menanggapi terkait kasus suap yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin.

Yenti menilai, kasus suap  yang menjerat Ade Yasin menjadi kasus dinasti politik terburuk di Indonesia.

Hal itu lantaran penangkapan Ade Yasin terjadi saat sang kakak, yakni mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, masih menjalani hukuman pidana akibat kasus yang sama.

Adapun, penangkapan Ade Yasin menyusul sang kakak, yang sudah lebih dulu ditangkap KPK pada 7 Mei 2014 karena terjerat kasus suap sebesar Rp 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) saat menjabat sebagai Bupati Bogor.

Baca juga: Ade Yasin: Saya Dipaksa Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Anak Buah Saya, Saya Harus Siap

"Menurut saya paling buruk karena sejak awal saya sangat menentang adanya dinasti politik karena sangat rentan untuk melakukan korupsi."

"Jadi saya katakan ini agak lebih berat dibanding yang lain. Kalau yang lain kan ayahnya gubernur, kemudian anaknya Bupati."

"Ini kan perbuatan yang sama pada saat kakaknya masih menjalani masa pemidanaan korupsinya," kata Yenti, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Kamis (28/4/2022).

Sebelumnya, Yenti juga menyayangkan sikap masyarakat yang memilih Ade Yasin sebagai Bupati Bogor.

Sebab, menurutnya, masyarakat seolah tidak belajar dari pengalaman Rachmat Yasin saat memilih Ade Yasin menjadi penerus untuk memimpin Kabupaten Bogor.

Baca juga: Ade Yasin Terjaring OTT KPK, Bagaimana Reaksi Rahmat Yasin?

"Nah ini memang satu masyarakat tidak belajar dengan pengalaman kakaknya."

"Adiknya nyalon namanya juga sama, tapi terpilih dan kemudian terjadi juga," ujar Yenti.

Di sisi lain, Yenti juga berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku partai yang menaungi Ade Yasin beserta kakaknya, ikut bertindak.

Ia menyarankan agar Ketua PPP Suharso Monoarfa meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor karena telah mengajak untuk memilih kadernya.

"Menurut saya ketua partainya harus bertanggung jawab meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengajak masyarakat memilih kader yang jelas-jelas ada kaitannya dengan dinasti politik dan kakaknya sedang menjalani pidana penjara tentang korupsinya," tegas Yenti.