Tribun

Mudik Lebaran 2022

Pertimbangkan Kepadatan Arus Balik, Kemenag Izinkan 50 Persen Pegawai WFH Tanggal 9 Sampai 13 Mei

Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk 50 persen pegawainya

Penulis: Dodi Esvandi
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Pertimbangkan Kepadatan Arus Balik, Kemenag Izinkan 50 Persen Pegawai WFH Tanggal 9 Sampai 13 Mei
Warta Kota/Alex Suban
ILUSTRASI MUDIK Kendaraan terjebak kemacetan dari arah Gerbang Tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, menuju jalan arteri Pantura menuju arah timur, Jumat (6/5/2022) pagi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dodi Esvandi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk 50 persen pegawainya pada rentang tanggal 9–13 Mei 2022.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekjen Kemenag No 12 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Pasca Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H, tertanggal 7 Mei 2022.

“Mulai 9–13 Mei 2022, dilaksanakan sistem kerja WFH 50 persen dan work from office atau WFO untuk 50 persen pegawai Kemenag,” kata Sekjen Kemenag, Nizar Ali, di Jakarta, Minggu (8/5/2022).

Menurut Nizar, WFH diprioritaskan untuk pegawai ASN yang melakukan mudik lebaran atau melakukan perjalanan pulang mudik dengan mempertimbangkan kepadatan arus balik.

Selain itu, WFH juga diprioritaskan bagi mereka yang baru kembali dari mudik dan melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Selama melaksanakan WFH, pegawai ASN harus tetap mengisi presensi kehadiran secara online dari tempat keberadaannya,” kata Nizar.

Edaran Sekjen ini juga mengatur agar pegawai ASN yang mudik memperhatikan status risiko penyebaran Covid-19 di daerah asal atau tujuan perjalanan.

Mereka juga harus mematuhi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Menaker Minta Perusahaan Bolehkan Karyawan WFH Seminggu Setelah Libur Lebaran, Ini Alasannya

“Selain pejabat pusat, surat edaran ini ditujukan juga ke pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Saya minta semua aktif melakukan pemantauan dan pengendalian,” ujarnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas