Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 5 sampai 10 Mei 2022 dalam temuannya menyatakan 58,1 % responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan 8 % di antaranya menyatakan sangat puas dan 50,1 % lainnya menyatakan cukup puas.

Hal tersebut disampaikannya dalam rilis survei bertajuk Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Presiden yang disiarkan di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (15/5/2022).

"Kalau kita lihat hari ini 5 sampai 10 Mei itu, yang mengatakan sangat puas 8 %, yang mengatakan cukup puas 50,1 % . Total 58,1 % . Yang mengatakan kurang puas itu 29,1 % , tidak puas sama sekali 6,1 % ," kata Burhanuddin.

Dari sisi demografi, kata Burhanuddin, pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 lalu cenderung tidak puas (49,7 % berbanding 45,4 % ), meskipun Prabowo dan Sandiaga Uno sudah menjadi menteri. 

Sedangkan dari sisi wilayah, Banten, Jabar, dan Sulawesi tingkat kepuasannya jauh lebih rendah dibanding wilayah-wilayah lain, terutama Jateng, DKI Jakarta, dan Jatim.

Untuk pemilih Partai, kata dia, pemilih Partai Gerindra pada Pemilu 2019 hanya 47 % yang puas dengan kinerja Jokowi. 

Sedangkan pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2019 relatif positif yakni 65 % puas dengan kinerja Presiden. 

"Kalau Gerindra sebaliknya, elitnya puas sama Presiden karena bagian dari pemerintah, basis masanya masih nggak happy sama kinerja Presiden Jokowi. PKS wajar karena dia oposisi. PPP juga demikian. Elitnya menjadi bagian dari pemerintah, tetapi basis masanya cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden," kata dia.

Baca juga: KSP Nilai KTT Khusus ASEAN-AS Berhasil dan Memberi Dampak pada Indonesia

Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan survei dari mereka yang menyatakan puas, 27 % di antaranya karena Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur.

Sedangkan dari 35 % responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, kata dia, alasan utama mereka adalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat yakni 28,9 % .

"Apa alasan utamanya? Clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat (28,9 % ). Sebelumnya itu yang paling tinggi, apalagi zaman covid sedang merajalela, itu adalah covid. Setelah covid mulai bisa terkendali, itu isu yang dianggap penting dan menjadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sekarang adalah harga kebutuhan pokok meningkat," kata dia.

Sedangkan alasan kedua terbanyak yang disampaikan responden, kata dia, adalah bantuan tidak merata yakni 10,7 % . 

"Kan kita mendengar BLT minyak goreng. Kenapa ada 10,7 % yang menjawab tidak puas alasannya karena faktor ini, mungkin distribusi BLT minyak goreng tidal tepat sasaran. Kedua, jangan-jangan yang menerima BLT minyak goreng tidak terlalu banyak. Tetapi ketika disampaikan secara gegap gempita di media justru menimbulkan kecemburuan," kata dia.

Kemudian alasan berikutnya, lanjut dia, adalah gagal menangani mafia minyak goreng yakni sebanyak 7,4 % responden. 

"Jadi empat isu teratas, tiga di antaranya berkaitan dengan isu minyak goreng. Harga kebutuhan pokok, bantuan tidak merata, dan gagal menangani mafia minyak goreng," kata dia.

Survei dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel sekitar 83 % dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Baca juga: Survei Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Masih Merasa Harga Minyak Goreng Belum Terjangkau

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. 

Margin of error survei diperkirakan ±2.9 % pada tingkat kepercayaan 95 % , asumsi simple random sampling.