Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diduga seorang oknum ikut agenda demo Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Ia mengaku dirinya bukan bagian dari Apkasindo, bahkan ia sempat bersitegang dengan pihak aparat keamanan.

Pria yang tidak diketahui namanya ini turut berteriak tidak jauh dari rombongan aksi demo.

Ia hadir menggunakan kaus hitam sambil memegang kertas bertuliskan "Pasaman Barat Hadir."

"Sawit dilarang ekspor, petani menderita," teriaknya.

Sebab bukan bagian dari Aspakindo dan tidak memiliki izin demo, pihak aparat sempat menahan aksi pria ini. Sempat terjadi perdebatan antara pria ini dan aparat.

Pun pihak Aspakindo tidak mengenal pria yang tiba-tiba turut hadir dalam aksi demo terkait larangan ekspor CPO ini.

Baca juga: Petani Sawit Ancam Demo Lagi Bila Tuntutan Tak Terpenuhi

Sempat ditanya Tribunnews.com, pria ini mengaku datang langsung dari Pasaman Barat, Sumatra Barat.

Ia juga mengatakan tak perlu jadi bagian dari Askapindo untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasi.

Dikarenakan tidak ada izin demo, pihak aparat keamanan menjaga ketat pergerakan pria ini.

Ia pun tidak dizinkan bergabung di dalam rombongan masa demo Askapindo.

Namun, saat demo berakhir. Batang hidung pria yang diduga oknum ini tak tampak di sekitaran masa demo. 

Petani sawit gelar aksi di Kantor Kemenkeo Perekonomian dan Patung Kuda, Selasa (17/5/2022). Mereka bawa 5 tuntutan buat pemerintah, yaitu: 

Pertama, petani akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau perwakilan Istana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.

Kedua, meminta Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.

Ketiga, mendesak Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.

Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.

Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS.