TRIBUNNEWS.COM – Pandemi Covid-19 mendorong berbagai inovasi dan improvisasi dalam layanan kesehatan. Di satu sisi, penyelenggara jaminan sosial juga harus terus memastikan bahwa akses, keterjangkauan, kendali mutu dan biaya serta efektivitas layanan kesehatan tetap terjaga. Untuk itu, diperlukan visi, strategi dan kepemimpinan yang kuat agar penyelenggaraan jaminan sosial di suatu negara tetap bertahan di tengah berbagai tantangan global.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi narasumber dalam webinar ”The CEO Roundtable: Innovation, leadership and improvement in health care and sickness insurance administration”, yang diselenggarakan International Social Security Assosiation (ISSA), Rabu (18/05/2022).

Sesi ini merupakan ajang bagi para pemimpin lembaga anggota ISSA untuk mendiskusikan perspektif mereka tentang isu-isu prioritas dalam jaminan sosial.

“Di sektor kesehatan, inovasi kini menjadi agenda kebijakan utama di banyak negara. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan serta visi dan strategi yang mampu mendorong budaya inovasi dalam sebuah organisasi, termasuk BPJS Kesehatan. Melalui inovasi serta kepemimpinan yang kuat, diharapkan terbangun program jaminan kesehatan yang andal dalam menghadapi krisis maupun berbagai perubahan lingkungan dan kondisi yang serba cepat dan menuntut. Harapannya, jangan sampai mengurangi mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta,” kata Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan, di Indonesia dengan jumlah peserta sedemikian besar dan segmen peserta yang bervariasi, customer needs tentunya terus meningkat. Hal ini membutuhkan upaya-upaya inovatif untuk mencapainya.

Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa hampir semua dari kita untuk mengurangi mobilitas dan memanfaatkan aplikasi maupun tools berbasis website untuk tetap terhubung satu sama lain. Untuk itu, BPJS Kesehatan melakukan transformasi digital sebagai respon strategis dalam perubahan lingkungan yang semakin kompleks.

“Digitalisasi adalah salah satu kunci jawaban yang dapat diambil oleh pengelola jaminan sosial. Transformasi digital yang ditetapkan BPJS Kesehatan saat ini dapat dirasakan mendukung akses yang lebih baik, keterjangkauan, pengendalian biaya dan efisiensi layanan kesehatan, seperti yang kami harapkan. Namun, dalam perjalanannya, pemimpin juga harus mempersiapkan strategi yang lebih besar terhadap tata kelola, manajemen, dan keahlian terhadap pemakaian teknologi tersebut,” jelas Ghufron, yang hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara.

Selain transformasi digital, kepemimpinan dalam konteks kesehatan juga harus lebih adaptif dalam menentukan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam konteks Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan mengusung inovasi Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) sebagai upaya mendorong keaktifan peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang  tidak sedikit terdampak akibat pandemi Covid-19, dan mengakibatkan menunggak iuran JKN-KIS

“Tidak kalah penting, kepemimpinan dalam konteks jaminan sosial juga diharapkan mampu mengidentifikasi prioritas perbaikan kebijakan, memberikan arahan strategis kepada banyak pihak terkait atau pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan tersebut. Tentu kita bersyukur bahwa, dalam pelaksanaan Program JKN-KIS, hal tersebut telah diupayakan salah satunya melalui Inpres 1/2022, Presiden telah mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk bersama mengoptimalkan Program JKN-KIS,” tambah Ghufron.

Selain Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, juga hadir Director General National Social Insurance Fund for Employees (CNAS) Algeria, Hind Huria Nessah serta General Administrator National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI), Belgia, Benoît Collin sebagai narasumber, serta Raúl Ruggia Frick, Director Social Security Development Branch, ISSA sebagai moderator. Hadir pula membuka kegiatan Sekretaris Jenderal ISSA, Marcelo Abi-Ramia Caetano. (*)