Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi kondisi Jakarta.

Hal itu diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati saat diskusi bertajuk 'Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek' di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Menurut Thomas, dari pemindahan ibu kota tersebut nantinya bisa dievaluasi bahwa apakah Jakarta masih terjadi banjir dan lain sebagainya.

"Apakah nanti setelah pindah ibu kota negara, masalah-masalah tersebut masih terjadi. Saya kira ini momentum komprehensif untuk kita melakukan evaluasi terhadap kondisi Jakarta hari ini," kata Thomas.

Thomas mengatakan, diskusi tematik sangat penting dilakukan dalam rangka mencari solusi terkait kondisi Jakarta ke depan pasca pemindahan ibu kota.

"Penting diskusi tematik seperti ini untuk mencari solusi bagaimana Jakarta kedepan," ujar Thomas.

Selain ancaman banjir, kata dia, beberapa alasan lain mengapa ibu kota harus pindah, yakni 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

Kemudian, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa, krisis ketersediaan air di pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi apalagi Jakarta, serta beberapa aspek lainnya.

Baca juga: Pemerintah Janji Tak Akan Abaikan Masyarakat Lokal Kalimantan Timur Seiring Perpindahan IKN

Tak hanya itu, lanjut Thomas, berdasarkan hasil riset pada tahun 2013 misalnya, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia.

"Jadi kalau urgensi kenapa (ibu kota) harus pindah, saya kira banyak persoalan di Jakarta yang saya kira kita semua paham melihat bagaimana dinamika persoalan hari ini dan akhirnya Jakarta harus dipindah ke Penajem Paser Utara," ujarnya.

Thomas menegaskan, pihaknya melihat persoalan tersebut berdasarkan fakta empiris di Jakarta, bukan politis.

"Jadi kami dalam persepektif teknokrasi, kita tidak berbicara aspek politis di sini. Tapi bagaimana melihat secara realita empiris fakta Jakarta," ucapnya.