Komisi IV DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kementan Tangani Wabah PMK
Komisi IV DPR mendukung upaya Kementan dalam mempercepat pembuatan vaksin dalam negeri.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengapresiasi langkah cepat jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mengancam kesehatan hewan di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Hermanto meminta agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi secara masal sehingga para peternak dan masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi daging, terutama menjelang hari raya Iduladha mendatang.
"Saya mengapresiasi pak Menteri bersama jajaran dalam waktu cepat bisa melakukan langkah-langkah konkrit dari Aceh, Jawa Timur sampai Indonesia bagian timur. Tapi saya juga minta agar proses vaksin dipercepat. Kasihan para peternak dalam menghadapi idul adha," katanya.
Anggota lainya dari Fraksi Partai Golkar, Hanan A. Rozak mendukung upaya Kementan dalam mempercepat pembuatan vaksin dalam negeri. Apalagi, kata Hanan, Kementan sudah menemukan serotipe yang sama dengan virus yang ada pada PMK.
"Kami sangat bersyukur Kementan sudah menemukan serotipe, sehingga vaksin ini bisa diproduksi di dalam negeri. Tapi menurut saya sebelum vaksin ini bisa diproduksi jangka pendeknya adalah hewan yang sudah terkena virus harus dilakukan pemotongan atau dimusnahkan," katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku optimis proses penyembuhan hewan ternak yang terkonfirmasi positif dapat dilakukan dengan baik melalui kolaborasi perawatan dan pengawasan yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Insyaallah bapak, semua hewan ternak yang ada di Aceh maupun wilayah merah lainnya akan terus kita intervensi melalui obat dan vitamin. Alhamdulillah dari data yang kita miliki hewan yang dalam arti meler, tidak bisa bergerak normal dll itu semakin sedikit. Artinya proses penyembuhan terus kita lakukan," ujarnya. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.