Berbagai agenda lanjutan pun bakal digelar KPU, seperti menggelar sosialisasi dan menyampaikan berbagai hal mengenai kepemiluan kepada publik hingga kepada bakal calon anggota Dewan.

Hal ini juga termasuk bintek bagi tim para calon anggota Dewan, semisal bintek tentang menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.

Pada akhir 2022 pun, akan digelar seleksi KPU tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

"Itu kan butuh pembiayaan besar," ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Audiensi ke Kapolri, Bahas Pengamanan Pemilu Serentak 2024

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp76,6 triliun.

“Jadi total Rp76 triliun sebagaimana tertulis,” kata Hasyim Asy’ari.

Dia menjelaskan anggaran tersebut diprioritaskan pada dua kegiatan besar, pertama adalah kegiatan tahapan, kemudian yang kedua ialah kegiatan dukungan tahapan.

Secara rinci anggaran untuk kegiatan tahapan yang sebesar Rp63,4 triliun, sebagai berikut.

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp 2.820.649.566

2. Pemutakhiran data pemilih Rp 6.218.595.000

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp 759.853.132

4. Penetapan peserta pemilu Rp 542.198.061

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil Rp 530.517.815

Baca juga: KPU Ungkap Habisnya Masa Jabatan Anggota Jelang Pemilu Masih Jadi Problematik

6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota Rp 361.007.559

7. Masa kampanye pemilu Rp 1.604.393.553

8. Masa tenang -

9. Pemungutan dan perhitungan suara Rp 41.306.318.400

10. Penetapan hasil pemilu Rp 9.262.436.542

Sementara anggaran untuk dukungan tahapan pemilu sebesar Rp13,25 triliun, sebagai berikut :

1. Gaji Rp 6.931.119.183

2. Sarana dan prasarana-Operasional Perkantoran Rp6.319.223.483