TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengemban tugas baru dari Presiden Joko Widodo. 

Adapun tugas baru tersebut ialah membantu mengurus persoalan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memberi komentar akan hal tersebut. 

Ia menilai, ada ketergantungan yang tinggi terhadap salah satu sosok menteri di Kabinet Jokowi.

Baca juga: HARTA KEKAYAAN Luhut Pandjaitan, Masuk Daftar Menteri Terkaya, Diberi Tugas Urus Kelangkaan Migor

Baca juga: Menko Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Sawit Mulai Juni, Sebut Pertama Dalam Sejarah

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini."

"Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng," kata Herzaky, sebagimana dilansir Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Sebut Bisa Timbukkan Ketidakseimbangan Kabinet

Lanjut Herzaky, imbas banyaknya tugas yang diberikan pada Luhut, menurutnya dapat berpotensi memunculkan ketidakseimbangan di dalam kabinet.

Sebab, ada beberapa menteri yang mendapatkan tugas banyak, di sisi lain ada pula yang tidak.

Sehingga ia menilai tugas yang diberikan tidaklah proporsional antara menteri satu dengan yang lainnya. 

"Harapan kami, Presiden Jokowi dapat memaksimalkan kinerja seluruh anggota kabinetnya selama dua tahun ke depan. Agar ekonomi Indonesia bisa bangkit dan segera pulih," tuturnya.

Baca juga: Diminta Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya

Meski demikian, ia mengatakan publik tidak keberatan siapapun yang menangani soal minyak goreng.

Sebab, yang dibutuhkan masyarakat adalah persoalan ini teratasi.

"Mau Menko Marinves mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu."