Survei LSI: Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Stagnan, Ada 2 Hal yang Jadi Pengaruhnya
Hasil rilis terbaru Lembaga Survei Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung stagnan.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cenderung stagnan.
Hasil survei kali ini menunjukkan, sebanyak 67,5 persen responden merasa puas dan 29 persen responden lainnya menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Jokowi.
Meski publik lebih banyak merasa puas, tapi hasil survei tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan dibandingkan perolehan survei sebelumnya.
Pada survei LSI Februari 2022 lalu, publik yang merasa puas terhadap kinerja Jokowi sebesar 65,9 persen.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Kapasitas Penampungan Kendaraan Menuju Pelabuhan Penyeberangan Ditambah
Hal tersebut, disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.
"Disebut naik atau turun itu dibandingkan posisi tingkat kepuasan pada Februari 2022."
"Sebelum Februari atau pada akhir tahun 2021, tingkat kepuasan presiden ada di angka 70 persen, jadi belum kembali ke posisi pada 2021," katanya, dikutip Tribunnew.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (25/5/2022).
Lebih lanjut, Djayadi mengungkapkan, terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi naik turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden.
Pertama, yakni kondisi makro.
Kondisi makro yang dimaksud adalah penilaian masyarakat terhadap situasi politik, situasi penegakan hukum, situasi ekonomi, dan situasi keamanan.
“Dari keempat situasi makro ini, cenderung ke stabilitas harga. Dari sisi ekonomi ada sisi negatif tetapi tidak lebih buruk dari sebelumnya dan situasi penegakan hukum masih lebih baik dari sebelumnya,” jelasnya.
Kedua, peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terasa lebih luas ke masyarakat.
“Selama tiga bulan terakhir, ada peristiwa yang terasa oleh masyarakat, yakni soal minyak goreng yang berimbas ke berbagai hal lainnya dan peristiwa maupun kebijakan mudik Lebaran," imbuh Djayadi.
Baca juga: Diminta Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Luhut Yakin Bisa Selesaikan Tugas Barunya
Dalam kasus minyak goreng, lanjut Djayadi, pada survei kali ini mayoritas masyarakat masih merasakan kelangkaan dan harga minyak goreng yang belum normal.