Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Kemendagri Sambut Baik Daerah yang Berhasil Raih WTP dengan Gunakan SIPD Secara Penuh

Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Kemendagri Sambut Baik Daerah yang Berhasil Raih WTP dengan Gunakan SIPD Secara Penuh
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Suhajar Diantoro (kanan). 

Sebab, SIPD memungkinkan adanya integrasi sejak proses perencanaan hingga aspek lainnya.

“SIPD menggabungkan proses planning, budgeting, monev, dan reporting menjadi satu siklus yang terintegrasi. Jadi tidak perlu anggaran pengembangan sistem (dalam APBD) jika sudah pakai SIPD, (pemda) tinggal pakai saja,” ujar Fatoni.

Fatoni menambahkan, pihaknya telah memberikan apresiasi penuh kepada daerah yang memperoleh WTP dengan menggunakan SIPD secara menyeluruh.

Ia juga mengajak daerah lain agar turut serta dalam mendorong penerapan SIPD.

“Sudah banyak bukti. Transformasi ini perlu kita sambut. SIPD harus dipakai secara konsisten. Jika mengalami kendala, banyak sarana dalam melakukan konsultasi SIPD,” terang Fatoni.

Di lain sisi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim menyampaikan, keberadaan SIPD di Raja Ampat mendapatkan sambutan dan apresiasi positif.

Dirinya mengatakan, dengan SIPD pihaknya dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran untuk pengelolaan keuangan daerah.

“Dulu kami mengeluarkan uang begitu banyak pada pengembang-pengembang untuk mengembangkan aplikasi (pengelolaan keuangan daerah). Alhamdulillah, kami hari Jumat lalu pemeriksaan keuangan selesai. Dan kami mendapat opini WTP dari SIPD murni. Ini (opini) WTP kami yang kedelapan,” ungkap Yusuf.

Rekomendasi Untuk Anda

Selaras dengan Yusuf, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Juli Jumatan Nuri mengatakan, melalui SIPD pihaknya bisa memantau proses perencanaan dan keuangan secara transparan.

Ia menjelaskan, penerapan SIPD terus dioptimalkan, utamanya dengan pendampingan dari Kemendagri.

Awalnya, kata Juli, Pemkab Muara Enim merupakan daerah yang terpuruk.

Namun, setelah perwakilan dari Kemendagri melakukan pembinaan dengan mendorong penerapan SIPD, daerah tersebut kemudian berbenah.

Hasilnya, upaya kolaboratif yang dilakukan penuh komitmen tersebut menuai capaian positif.

“Pada hari Rabu, kami mendapatkan informasi bahwa Muara Enim meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” pungkasnya.

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas