TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menanggapi mundurnya ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi tahun lalu.

Menteri Tjahjo  sangat menyayangkan hal tersebut.

Apalagi ketika mengetahui alasannya bahwa  tak sedikit dari para CPNS tersebut yang memilih untuk mengundurkan diri karena alasan gaji yang terlalu kecil.

"Harusnya, (sejak awal) CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih, ya bisnis saja," sindir Tjahjo sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (30/5/2022).

Menurut Tjahjo, gaji pokok seorang CPNS itu memang tergolong kecil, yakni tak lebih dari Rp5 juta per bulan.

"Tapi, ada tunjangan kinerja atau gaji ke-13 hingga ke-14. Lalu, ada pula lumpsum (uang yang dibayarkan langsung), honor lembur, dan uang pensiun seumur hidup dari Taspen," jelas Tjahjo.

Baca juga: Dinilai Merugikan Negara, CPNS dan PPPK yang Mundur Akan Ditindak Tegas Pemerintah

Selain itu, Tjahjo menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga selalu mengupayakan kesejahteraan pegawai pemerintahan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya kepada negara.

"Pak Jokowi juga terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara bertahap," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

"Menjadi ASN itu juga kehormatan, karena sebagai pegawai pemerintah yang melayani masyarakat," tandasnya.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Tjahjo Kumolo di atas, sekaligus menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera yang menyoroti fenomena mundurnya CPNS 2021.

Sebelumnya, Mardani meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola ASN, termasuk soal perbaikan dalam sistem remunerasi atau gaji.

Sebab, masalah tersebut menjadi salah satu penyebab 105 CPNS mengundurkan diri, selain karena alasan lain seperti lokasi penempatan yang jauh.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung, kian tingginya harga bahan pokok saat ini membuat masyarakat mesti mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak agar kebutuhannya terpenuhi.

Terakhir, Mardani pun mengimbau pemerintah agar tidak lupa dengan aspek psikologis CPNS dari kalangan milenial maupun gen Z, yang mesti menyesuaikan diri dengan sistem kerja di instansi pemerintahan.