Fahri Hamzah Kritik KIB: Keliru, Coba Panggil Semua Ketua Umumnya Biar Saya Kasih Tahu
Fahri menjelaskan, tak ada istilah koalisi dalam negara yang menganut sistem presidensial.
Editor: Malvyandie Haryadi
Robi menilai strategi Blitzkrieg Airlangga dengan KIB-nya tersebut memiliki plus-minus.
Baca juga: Tentang Capres, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa Berharap dari Koalisi Indonesia Bersatu
"Plusnya, KIB itu koalisi cerdas. Memadukan partai dengan basis massa yang memiliki akar yang berbeda. Golkar nasionalis majemuk. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berbasis NU (Nahdlatul Ulama) dan Islam tradisional, dan PAN (Partai Amanat Nasional) berbasis Muhammadiyah dan Islam modern."
"Maka wajar kalau KIB itu terlihat solid tidak hanya di level elit tapi juga massanya. Lihat saja acara mereka di Sentul pada Rapat Kerja Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat yang dihadiri 10 ribu kader Golkar yang juga dihadiri Ketua Umum DPW (Dewan Pimpinan Nasional) PAN Jabar Desy Ratnasari dan Ketua DPW PPP Jabar serta Wakilnya yang juga Wagub Jawa Barat itu," ungkap Robi.
"KIB juga identik dengan tokoh-tokoh politik yang kapabel mengelola pemerintahan. Airlangga Ketua Umum Partai Golkar adalah Menteri Koordinator Perekonomian dengan pengalaman panjang di legislatif dan kabinet. Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN adalah mantan Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang punya pengalaman jadi menteri. Juga Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP, seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional," tambahnya.
"Komitmen KIB untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo sampai akhir juga menjadi hal yang penting. Masyarakat tidak merasa khawatir akan stabilitas politik. Komitmen itulah yang membuat Ketua Projo hadir pada Deklarasi KIB. Malah kesannya Projo mendukung," ujar Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Universitas Nasional tersebut.
"Hal penting bagi rakyat adalah komitmen memberikan kesejahteraan yang lebih baik daripada kabinet Jokowi sekarang. Kesejahteraan untuk semua. Bukan karena dukung-mendukung. Maka, menepikan politik identitas menjadi konsen KIB," sambung tambah alumni Center for History, Politic and Strategi UKM Malaysia itu.
Menurut dosen Magister Ilmu Politik tersebut, KIB juga bukan tanpa hal-hal minus.
Menurutnya, KIB masih perlu menyempurnakan kekurangannya. Misalnya, menegaskan siapa calon presidennya. Jangan sampai, sambungnya, koalisi tersebut justru berujung bubar gara-gara tak satu kata soal capres yang bakal mereka usung.
"Juga soal platform politik KIB yang belum disampaikan ke publik. Beda partai kan bisa juga beda visi. Belum lagi kalau mereka akan menerima parpol lain yang akan gabung ke KIB. Platform politik ini juga penting bagi rakyat untuk memastikan agar 'tidak membeli kucing dalam karung'. Jadi sampaikanlah platformnya ke masyarakat lebih awal," lanjutnya.
Politikus Golkar sebut Koalisi Indonesia Bersatu Bak Orang Pacaran
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan koalisi merupakan keharusan karena tidak ada satupun partai yang bisa mengusung capres sendiri.
Atas dasar itu, Lamhot menyebut bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar bersama PAN dan PPP adalah terobosan cerdas menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengibaratakan pasangan yang memulai kisah kasihnya berpacaran, bertunangan hingga menuju hari bahagia menikah pada 2024.
Baca juga: Ketum Projo Ungkap Respons Jokowi Soal Terbentuknya KIB: Bagus, Kalau Perlu Tambah Parpol Lain
"Hari ini di tempat lain juga ada deklarasi KIB dengan teman teman PPP dan PAN. Ibaratnya kita pacaran dulu. 2023 tunangan insyaallah menuju 2024 kita nikah untuk kemenangan 2024," kata Lamhot dalam diskusi publik RKN bertajuk 'Menakar Arah Koalisi 2024' di Ayoja Coffee Cilandak Jakarta, Sabtu (4/6/2022).