Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa budhis Indonesia yang terdiri dari PP HIKMAHBUDHI, DPP GEMABUDHI, DPP PATRIA, DPP DHARMAPALA NUSANTARA menyatakan sikap terkait polemik isu kenaikan tarif wisata maupun pengelolaan candi Borobudur.

Belum lama ini muncul suatu wacana dari pemerintah melalui pernyataan Menko Kemaritiman dan Marves yaitu Luhut Binsar Panjaitan dengan menaikkan tarif berwisata ke Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 bagi turis lokal yang hendak naik ke atas candi Borobudur.

Alasannya adalah untuk konservasi dan meningkatkan pendapatan.

Hal ini pun menuai berbagai tanggapan dan menjadi polemik di kalangan umat Buddha Indonesia.

"Selain kapasitasnya sebagai menko kemaritiman dan marves tentu patut di pertanyakan kepentingannya," ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesa (HIKMAHBUDHI), Wiryawan, Kamis (9/6/2022). 

Baca juga: Wisatawan Kerap Tak Patuhi Aturan, Ketua Hikmahbudhi: Akses Naik Candi Borobudur Sebaiknya Ditutup

Sehingga atas pernyataan sikap ini, ada 11 poin tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa budhis Indonesia terhadap pemerintah, yaitu:

1. Meminta kejelasan SKB 4 menteri dan kepala daerah tentang pengembalian situs candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat budha Indonesia dan dunia.

2. Mendesak pemerintah untuk mengkaji serta menghentikan segala bentuk komodifikasi, indutrialisasi budaya dan komersialisasi candi Borobudur yang mengancam kelestarian, kesakralan candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha. 

3. Meminta pemerintah untuk melibatkan semua unsur komunitas umat Buddha seperti organisasi kemasyarakatan, kepemudaan serta mahasiswa dalam perumusan, dan penetapan kebijakan pengelolaan candi Borobudur.

4. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kemenkraf, Kemenag, dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan banyak menyerap SDM dari umat buddha dalam pengelolaan candi borobudur.

5. Meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi serta reformasi struktural TWC dengan banyak memasukan SDM dari umat Buddha.

6. Mendesak pengelola candi Borobudur untuk memperbaiki sistem dan manajemen pelayanan candi borobudur sebagai fungsi wisata sejarah, edukasi dan fungsi ritual ke agamaan sehingga ada perbedaan dalam pelayanan maupun penetapan aturan/kebijakan.

7. Mendesak pemerintah untuk fokus membuat kebijakan yang memperkuat sisi spiritual, kelestarian candi Borobudur serta memberikan prioritas dan fasilitas khusus bagi pelajar maupun umat Buddha yang akan masuk/beribadah di candi Borobudur tampa harus membayar/gratis, jangan smpai umat budha di berlakukan seperti tamu di rumah ibadah sendiri.

8. Menolak segala bentuk peraturan/kebijakan yang menyulitkan umat Buddha untuk beribadah di candi Borobudur.

9. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan menutup bagian atas candi Borobudur bagi wisatawan umum (terkecuali untuk alasan tamu khusus/Negara yang di ijinkan pemerintah, alasan konservasi, edukasi, serta ritual ibadah umat Buddha).

10. Menghimbau kepada seluruh komunitas buddhis, organisasi budhis, sekolah sekolah tinggi agama budha yang ada di Indonesia untuk bersama terlibat aktif dalam menyuarakan kepentingan umat budha kepada pemerintah serta berkontribusi dalam menyumbangkan SDM untuk masuk dalam structural pengelolaan candi Borobudur.
 
11. Kami mahasiswa dan pemuda Buddhis tidak ingin isu terkait Candi Borobudur dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.