TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan penyaluran sertifikat lahan yang belum rampung terutama di pulau terpencil, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral.

Kementerian, lembaga, dan Pemda tidak berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah sertifikat lahan.

Presiden mencontohkan suku Bajo yang hidup di atas air. Pemberian sertifikat hak milik tidak juga dilakukan karena ego sektoral.

“Ternyata ributnya antar-kementerian, ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya Keenterian KKP, gak bisa diberikan. KLHK juga begitu. Nggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu,” katanya dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).

Hal yang sama kata Presiden juga terjadi di Pemerintahan daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota. Setiap lembaga kerja sendiri sendiri, tidak terintegrasi.

Baca juga: Jokowi Jengkel Sertifikat Lahan yang Luas Selesai, Tapi yang Kecil Tidak

“Kalau diteruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ego sektoral. Itu lah persoalan kita,” tuturnya.

Presiden meminta kepada seluruh pejabat baik pusat dan daerah untuk saling terbuka dan bersinergi. Terbuka dan sinergi dalam tataran pelaksanaan bukan hanya dalam rapat.

“Kalau di forum rapat kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering yang lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,” pungkasnya.