Hal itu, diketahui dari survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia pada tanggal 18-24 mei 2022 dan dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD).

Baca juga: KPK Periksa Rois Sunandar Maming, Adik Ketum HIPMI Mardani Maming

Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1213 responden.

Margin of error dalam survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul presiden 73,3 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66.6 persen.

Baca juga: KPK Duga Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Terima Uang Jatah dari Berbagai Proyek

Selanjutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 51,1 persen, dan KPK dengan 49.8 persen.

Di bawah KPK, ada Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik.

Setelah KPK dibubarkan, Rasamala kemudian usul agar anggaran KPK dipindahkan ke kejaksaan.

"Perkuat kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke kejaksaan untuk meningkatkan renumerasi kaksa, dengan begitu kita bisa mendorong kinerja kejaksaan lebih maksimal lagi," katanya.

"Fungsi pencegahan KPK digabung saja dengan Ombudsman supaya fokus pencegahan," ujarnya.