Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kompas Gramedia Group meneken nota kesepahaman (MoU) di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2022).

Adapun penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka kerjasama antara KPU dan Kompas Gramedia Group sebagai media untuk mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Direktur PT Kompas Media Nusantara Budiman Tanuredjo mengatakan media merupakan wadah untuk menyalurkan informasi.

Namun, informasi yang tersebar saat ini begitu banyak sehingga berpotensi menyajikan berita yang tidak sesuai fakta.

“Sekarang kan salah satu tantangan yang banyak akan mencuat itu kan hoaks dan berita bohong. Semua media media personal akan mengeluarkan pendapatnya dan faktanya. Apakah fakta itu betul atau tidak betul. Itu akan semakin membelah publik,” ucap Budiman, Jumat (10/6/2022)

Menurut dia, sebaran informasi yang begitu luas ini menjadi tantangan bagi semua pihak, termasuk media dan KPU sebagai lembaga negara.

Baca juga: Teken MoU dengan Kompas Gramedia, Ketua KPU RI: Energi Baru Untuk Layani Pemilu

Terlebih saat ini waktu sudah mendekati Pemilu 2024.

“Itulah PR bagi kita, tantangan bagi KPU tantangan bagi media agar hoaks yang muncul di media sosial bisa diklarifikasi benar atau tidak benar sehingga pembaca itu bisa menemukan dan bisa mencari di mana informasi yang benar,” ujarnya.

Budiman menilai, di tengah peredaran informasi yang begitu luas ini, peran media mainstream sangat penting.

Sebab media mainstream memiliki penanggung jawab dalam menerbitkan serta mengedepankan verifikasi, sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Baca juga: Karyanya Terinspirasi Jupiter Aerobatic Team TNI AU, Jurnalis Harian Kompas Raih KSAU Awards 2022

“Di media-media yang ada penanggungjawabnya, di Kompas TV ada Rossi, di Kompas.com ada Wisnu, itulah yang bertanggung jawab untuk mencoba menjadikan informasi itu terverifikasi,” ucapnya.

“Harapannya adalah pemilu 14 februari 2024 betul-betul, begitu selesai dan kemudiam akan rekonsiliasi karena tantangan kedepan masih banyak. Setelah 14 Februari 2024 masih ada Pilkada serentak yang jumlahnya banyak. nah ini tantangan-tantangan yang ada,” lanjutnya.

Senada dengan Direktur PT Kompas Media Nusantara, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menilai bahwa pemberitaan sebisa mungkin harus menggambarkan fakta di lapangan.