Laporan publik yang masuk ke Kantor Staf Presiden tidak jauh berbeda dengan laporan masyarakat tentang konflik agraria yang masuk ke Kantor Ombudsman RI. KSP mencatat, secara total ada 1.504 kasus konflik agraria yang masuk ke KSP sejak 2016 hingga 2022.

“Karena itu jangan dipandang enteng, karena urusan ini bersangkutan langsung dengan hajat hidup orang banyak, langsung berurusan dengan perut mereka," ujarnya

Itu ebabnya, kata dia, pemerintah Presiden Joko Widodo menjadikannya sebagai program strategis nasional dan dimonitor langsung oleh Presiden.

Substansinya adalah PTPN harus mengurangi dominasinya atas Lahan yg dikelola jika ingin memberi Kesejahteraan kepada masyarakat lebih Luas.

Karena negara dan pemerintah ada untuk mensejahterakan masyarakat.

"IBSW sering menemukan kasus sengketa lahan antara petani penggarap dengan PTPN," pungkas Nova.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, menggelar diskusi dengan banyak pakar dan wakil Kementerian BUMN dan PTPN. Diskusi tersebut dilakukan untk mencari solusi terobosan, mengingat masih banyaknya kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di masyarakat.

Saat membuka diskusi, Moeldoko mengatakan, hal itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset BUMN.

"Kita harus dapat memilih kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan memperkuat kepercayaan diri para pihak bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan," kata Moeldoko saat membuka diskusi.

Moeldoko berharap akan segera ditemukannya solusi komprehensif yang pada gilirannya tanah-tanah sengkreta tersebut dapat segera dimanfaatkan rakyat sehingga terjadi peningkatan pendapatan.

“Dalam hal ini, akan ada pemberdayaan kepada penerima manfaat, yakni rakyat," ujar Moeldoko.