Bicara Pembajakan Capres, Hasto Tegaskan PDIP Bukan Klub Sepak Bola
Hasto menyatakan bahwa urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya bukan PDIP bukanlah klub sepak bola.
Artinya saat melihat pemain handal dari klub sepak bola yang lain kemudian merebutnya (dibajak) lantaran memiliki kelebihan.
Hasto juga menyebut PDIP tidak memainkan watak politik kekuasaan kapital.
Sehingga tidak mungkin bakal membajak sosok di luar partai demi kepentingan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Hasto saat sambutan bimbingan teknis anggota DPRD Provinisi dan Kabupaten/Kota PDIP di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
“Jadi kita ini parpol, bukan klub sepak bola yang ketika melihat pemain handal dari klub lain lalu kita rebut dia dan membajak pemain sepak bola yang lain. Kalau itu terjadi maka pasti watak politiknya adalah kekuasaan kapital,” kata Hasto.
Baca juga: Survei Elektabilitas Capres dari Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul, Disusul Prabowo dan Anies
Pesan itu dikatakan menanggapi isu adanya kabar kader PDIP yang akan dibajak oleh parpol lain untuk diusung sebagai calon presiden (capres) 2024.
Hasto menambahkan apabila sebuah partai politik menerapkan sistem seperti klub sepak bola dengan membajak sebuah tokoh tertentu maka terlihat hanya demi mementingkan sebuah kekuasaan.
Dan bukan untuk membangun bangsa dan negara.
“Pasti calon-calon (presiden) yang dibajak itu hanya dipakai untuk kepentingan kekuasaan dan kapital, bukan untuk kepentingan membangun bangsa dan negara,” terangnya
Hasto menyatakan bahwa urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto yang paling penting sekarang ini kader PDIP harus begerak ke bawah untuk membantu rakyat.
Bukan malah sibuk menaikKan elektoralnya yang sifatnya semu.
“Karena dalam hukum demokrasi ketika kita bekerja ke bawah, ketika seorang pemimpin menjawab harapan rakyat maka otomatis elektoral kita akan naik. Tetapi ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu,” jelas Hasto.
