Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kembali mengkritik Relawan Pro Jokowi (Projo) yang lagi-lagi memunculkan wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden.

Kali ini, Projo menyebut wacana 2,5 periode lebih masuk akal ketimbang 3 periode

Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat menilai Presiden Jokowi terkesan tak pernah mengambil langkah tegas terhadap manuver ini.

Menurutnya, wacana 2,5 periode memiliki substansi yang sama dengan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 tahun yang juga sempat diwacanakan beberapa waktu yang lalu.

"Wacana ini satu paket dengan penundaan pemilu. Jika kemudian wacana ini dimodifikasi dengan tetap dilaksanakannya pemilu namun hanya untuk setengah periode, jauh lebih absurd lagi," kata Kamhar dalam pesan yang diterima, Selasa (14/6/2022).

Dia melanjutkan secara prinsip semua wacana yang direpresentasikan oleh para pembantu presiden maupun kelompok relawan Jokowi, seperti apa pun bentuk wujudnya memiliki substansi yang sama, yakni keinginan melanggengkan kekuasaan  dan melabrak konstitusi.

"Kembali mengemukanya wacana ini oleh Projo maupun secara tersirat pada HUT 50 Tahun HIPMI yang juga dihadiri oleh Jokowi menegaskan bahwa semua manuver ini sepengetahuan dan sejalan dengan keinginan Pak Jokowi," kata dia.

Dia mengatakan Jokowi seolah tak pernah ambil sikap tegas soal isu ini.

Baca juga: Usul Jabatan Jokowi Tambah Setengah Periode, Bendahara Umum Projo: Lebih Masuk Akal

"Ini menunjukkan Pak Jokowi dan para pengikutnya telah dirasuki penyakit kekuasaan yang kemudian abai dengan penderitaan rakyat, konstitusi dan aspirasi rakyat serta mahasiswa," kata dia.

Hal ini, dikatakan Kamhar, juga menunjukkan seolah pemerintah tak peduli dengan kehidupan rakyat yang semakin menderita, yang dibuktikan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

"Jika ini terus berlanjut, maka sejarah akan mencatat, tak hanya sebagai perusak demokrasi dan malin kundang reformasi, dia juga sebagai satu-satunya presiden yang tak punya kualitas kenegarawanan," tandasnya.

Sebelummya, Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan bahwa isu tiga periode jabatan presiden ibarat api yang mau mati. 

Artinya sebagai sebuah kemungkinan politik, wacana tiga periode jabatan presiden sangatlah kecil. Saat ini kata dia yang memungkinkan masa jabatan Jokowi ditambah setengah periode menjadi 2,5 periode.

“Saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode,” kata Panel Barusdalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

Menurutnya menambah masa jabatan presiden setengah periode, efortnya tidak sebesar tiga periode jabatan presiden. Harus ada amandemen undang-undang dasar 1945.

Baca juga: HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai dengan Konstitusi

“Mekanisme 2,5 periode artinya nambah. itu lebih mungkin, energinya lebih ada,” katanya.

Meskipun jadwal pemilu sudah diketok, kata dia, penambahan masa jabatan presiden masih memungkinkan. Terutama apabila ada kejadian besar yang memaksa adanya penundaan pemilu.

“Kalau tiba-tiba ada kondisi luar biasa, itu bisa jadi faktor yang menentukan (penundaan pemilu). Kalau pemilu 2024 itu kan agenda politik negara yang sudah berjalan. nah yang 2,5 periode itu masih bisa numpang di tengah jalan itu nanti,” ujarnya.