Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (Ratas) membahas mengenai destinasi wisata Borobudur bersama sejumlah menteri kabinet indonesia maju (KIM) di Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa, (14/6/2022).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Krearif Sandiaga Uno usai ratas.

“Tadi rapat membahas mengenai Borobudur,” kata Sandiaga.

Hanya saja Sandiaga enggan berkomentar terkait hasil rapat tersebut.

Ia mengatakan hasil rapat akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Nanti pak Luhut yang akan menjelaskan,” kata Sandiaga.

Baca juga: Pemerintah Batal Naikkan Harga Tiket Masuk Candi Borobudur

Selain itu, menurutnya, hasil Ratas tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Pariwisata.

“Nanti kita atur di Kemenparekraf,” katanya.

Sebelumnya rencana pemerintah menaikan tarif masuk Destinasi wisata Borobudur menuai kritik.

Awalnya pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke atas stupa candi menjadi Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal.

Kemudian, tiket untuk turis asing dibanderol 100 dollar AS. Bagi pelajar tiket masuk sebesar Rp 5.000.

Sementara itu tiket masuk kawasan Candi Borobudur tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak.Sejumlah pihak lalu memprotes rencana kebijakan tersebut.

Kelompok organisasi pemuda dan mahasiswa Buddhis Indonesia menilai penetapan kebijakan harga tiket masuk candi Borobudur harus diperjelas tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi).

Sebab, jangan sampai hal ini justru jadi menyulitkan umat Buddha yang hendak beribadah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) PP HIKMAHBUDHI Wiryawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6/2022).

"Harus perjelas tupoksinya antara fungsi wisata, edukasi, dan keagamaan. Sehingga ada kejelasan, jangan sampai menyulitkan umat Buddha yang mau beribadah. Tentu butuh penegasan kembali surat keputusan bersama dua menteri dan dua kepala daerah yang bertujuan mengembalikan fungsi candi Borobudur sebagai tempat-tempat peribadatan umat Buddha dan dunia," jelas Wiryawan.

Sementara Anggota Komisi X dari PKS Fikri Faqih turut menyoroti rencana pemerintah yang ingin menaikan harga masuk kawasan Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu.

Fikri menyatakan, dalam membuat kebijakan, pemerintah kata dia, dirasa perlu untuk memperhatikan peran dan pelibatan dari masyarakat sekitar.

Sebab menurut Fikri, hal tersebut yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat sekitar Borobudur.

"Selama ini yang dikeluhkan orang di sekitar Borobudur adalah tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan bahkan sampai dalam pengelolaan kawasan Candi Borobudur," kata Fikri saat dimintai tanggapannya, Senin (6/6/2022).