Arya memprediksi Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun, bakal masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi.

Bahkan, Arya menilai mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu akan meramaikan bursa reshuffle untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko.

"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi."

"Untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Arya, dikutip dari Kompas TV.

Arya menilai posisi KSP sudah tepat bagi Hadi Tjahjanto, sebab posisi untuk menggantikan menteri koordinator sulit tergantikan.

Hal itu lantaran sudah ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau kita lihat di posisi menko saya lihat sudah tidak bisa digeser. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas, agak susah digeser," ujarnya.

Tanggapan Sejumlah Parpol Soal Masuknya Hadi Tjahjanto Dalam Kabinet

Sementara itu, mayoritas fraksi di parlemen menanggapi isu reshuffle secara diplomatis.

Mereka enggan berspekulasi dan lebih menyerahkan keputusan itu kepada presiden.

Seperti tanggapan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Nico Siahaan.

"Untuk isu reshuffle saya tak bisa berasumsi. Karena selain itu prerogatif presiden, juga banyak unsur kinerja yang tidak mudah untuk diukur sebagai patokan reshuffle," kata Nico, dikutip dari Tribunnews.com.

Kemudian, Gerindra melalui sang Sekretaris Jenderal yakni Ahmad Muzani juga sepakat masuk tidaknya Hadi ke kabinet merupakan wewenang presiden.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Muzani sendiri mengaku belum mendengar informasi rencana reshuffle dari istana.

"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial."

"Presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," kata Muzani.

Baca juga: Respons NasDem Sikapi Reshuffle Kabinet: Kami Siap Kurang, Siap Tetap, Siap Tambah

Sementara, Syaifullah Tamliha, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, menyarankan agar Hadi dapat menikmati masa pensiunnya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Namun bila akhirnya masuk ke kabinet, Syaifullah menilai Hadi bisa mendapatkan posisi Gubernur Lemhanas sehingga tetap menjalin hubungan dengan Komisi I DPR RI.

"Sebaiknya beliau menikmati masa pensiun, kumpul keluarga dan enjoy. Jika untuk tetap menjadi mitra Komisi I, pilihannya menjadi Gubernur Lemhanas," ucapnya.

Untuk partai koalisi pendukung pemerintah lainnya seperti Fraksi Golkar, NasDem, dan PKB menyatakan enggan berkomentar mengenai isu masuknya Hadi ke kabinet.

Di sisi lain, PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi sebenarnya memiliki pendapat tak berbeda jauh, yakni menyerahkan kepada presiden.

Hanya saja, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta agar kesempatan ini tak dijadikan kesempatan pemerintah untuk bagi-bagi jabatan dan upaya memberikan ucapan terima kasih atas sumbangsih yang bersangkutan.

"Hak Presiden untuk mengangkat pembantunya, monggo saja (kalau Hadi masuk kabinet). Tapi pastikan mereka yang diangkat punya kapasitas dan integritas," kata Mardani.

"Bukan sekedar bagi-bagi jabatan dan ucapan terima kasih. Posisi apa yang pas, monggo Presiden memutuskan, tapi rakyat perlu pejabat negara yang cakap, rajin dan jujur," imbuhnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Prediksi Nama Menteri Baru di Kabinet Jokowi

Selanjutnya, politikus senior Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyebut Hadi bisa saja masuk kabinet, hanya saja keputusan berada di tangan presiden.

Andaikan masuk pun, Syarief menilai Hadi cocok berada di bidang politik dan keamanan.

"Hak preogrative Presiden, tapi Pak Hadi tentunya punya pengetahuan dan pengalaman di bidang politik, keamanan dan sosial, serta pribadi yang kuat," kata Syarief.

Isu Reshuffle Muncul Jelang Pelantikan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Diprediksi Masuk Kabinet

Pengamat politik, Arya Fernandes memprediksi perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

Tepatnya, beberapa hari setelah pelantikan Panglima TNI baru, Jenderal Andika Perkasa.

"Mungkin selang satu sampai dua hari mungkin ada pelantikan Panglima TNI baru, dan dugaan saya Reshuffle, saya tidak tahu persisnya tapi mungkin dilakukan dalam waktu yang relatif tidak lama."

"Saya kira mungkin akan dilakukan dalam beberapa waktu kedepan, Presiden tentu akan menunggu proses approval Panglima TNI dalam rapat paripurna DPR yang dilakukan hari ini," kata Arya, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (8/11/2021).

Sementara, terkait formasi kabinet, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertahankan menteri dari partai.

Hal itu lantaran Presiden sangat memikirkan stabilitas politik dalam pemerintahannya.

"Saya kira kedepan dari sisi formasi, saya menduga presiden akan tetap mempertahankan jumlah alokasi kursi bagi partai-partai politik."

"Partai-partai lama yang bergabung tetap akan dipertahankan karena kalau dilihat karakter kepemimpinan politik, beliau sangat pro stabilitas politik."

"Dan salah satu untuk menjaga stabilitas politik itu memastikan kursi-kursi menteri dari partai itu terjaga dengan baik," ungkap Arya.

Diganti Jadi Panglima TNI, Ini Kemungkinan Jabatan Baru untuk Hadi Tjahjanto dari Jokowi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ada sejumlah posisi strategis yang bisa dijabat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah pensiun.

Seperti diketahui, Hadi Tjahjanto akan pensiun dari TNI setelah diganti jadi Panglima TNI.

Pelantikan Panglima TNI yang baru diperkirakan berlangsung pekan depan.

Jenderal Andika Perkasa akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai orang nomor satu di TNI.

Adi Prayitno mengatakan setidaknya ada tiga jabatan yang cocok untuk Hadi Tjahjanto.

Pertama, sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Kedua, sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Adi tiga jabatan tersebut merupakan kecenderungan proyeksi publik mengenai masa depan Hadi Tjahjanto pasca tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI.

Adi mengatakan, nama Hadi Tjahjanto pantas masuk radar sebagai calon menteri mengingat tidak optimalnya kinerja sejumlah menteri di kabinet Jokowi-Ma'aruf.

"Banyak kinerja menteri yang under perform, di luar ekspektasi," katanya dalam Video kepada Kompas TV, Jumat (5/11/2021).

Nama Hadi, lanjut Adi, juga sangat relevan di tengah isue reshuffle (perombakan) kabinet yang menguat belakangan ini.

"Tentu Jokowi di masa pemerintahan yang tinggal tiga tahun, buruh pemain-pemain baru yang kemudian bisa mengaksentuasi semua janji dan visi politiknya. Nama Hadi Tjahjanto masuk nominasi di situ," urainya.

Sinyal dari Moeldoko

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan sinyal usai pensiun pada 8 November nanti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan ditarik kembali untuk membantu pemerintah.

Namun menurut Moeldoko, proses kembalinya Hadi Tjahjanto di pemerintahan bukan secara langsung setelah pensiun tetapi ada jeda waktunya.

Hal ini berkaca cari pengalamannya sendiri. Setelah pensiun dari Panglima TNI pada 2015, Moeldoko tidak langsung ditarik kembali membantu pemerintahan. Namun ada selang waktu 2,5 tahun hingga Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

"Jadi tak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru dan seterusnya," ujar Moeldoko di kantornya, Jumat (5/11/2021) dikutip dari Kompas.com.

Moeldoko menambahkan jeda waktu 2,5 tahun sebelum masuk kembali ke pemerintahan sangat berarti.

Sebab di masa tersebut dirinya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga.

Menurutnya Hadi Tjahjanto juga bakal merasakan masa menghabiskan waktu bersama keluarga setelah mengabdi lebih dari 35 tahun.

"Itu tunggu saja waktunya (Hadi Tjahjanto masuk ke pemerintahan), kita belum bisa memberikan jawaban," ujar Moeldoko.

Spekulasi masuknya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ke Kabinet Indonesia Maju sebagai salah satu menteri Jokowi menguat beberapa waktu terakhir seiring dengan rencana pergantian jabatan Panglima TNI.

Isu ini muncul juga bersamaan dengan menguatnya dugaan pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Terkait kabar reshuffle, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku hingga kini presiden belum punya rencana mengenai hal tersebut.

"Belum, belum ada, belum ada (reshuffle)," kata Pratikno di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Pratikno juga belum mau memberikan kepastian atas spekulasi masuknya Hadi Tjahjanto ke kabinet.

"Belum ada," ujar Pratikno. (tribun network/thf/Tribunnews.com)