Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Sebut Adanya Negara yang Kehabisan Stok Minyak Goreng sebagai Bukti Nyata Krisis Pangan Dunia

Jokowi mengingatkan jajarannya agar mengambil sejumlah langkah antisipatif untuk mengantisipasi krisis global itu.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Jokowi Sebut Adanya Negara yang Kehabisan Stok Minyak Goreng sebagai Bukti Nyata Krisis Pangan Dunia
Setkab.go.id
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ancaman terjadinya krisis pangan, krisis energi, serta kenaikan inflasi yang saat ini melanda dunia. Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/06/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ancaman terjadinya krisis pangan, krisis energi, serta kenaikan inflasi yang saat ini melanda dunia.

Menurut Jokowi, bukan tidak mungkin hal itu akan melanda Indonesia.

"Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami dan sampai saat ini, ini baru awal-awal," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Jokowi mengungkapkan bukti nyata krisis pangan dunia itu sudah tercermin dari adanya negara yang kehabisan stok minyak goreng.

Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya ditelepon oleh seorang perdana menteri (PM) negara sahabat yang meminta Indonesia mengirimkan mereka minyak goreng.

"Beliau meminta-minta betul, Presiden Jokowi, tolong dalam sehari-dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis. Dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik," ujar Jokowi menceritakan percakapannya dengan PM negara sahabat itu.

Baca juga: Geser Posisi Arab Saudi, Rusia Jadi Pemasok Minyak Terbesar Kedua di India

Jokowi tidak menyebutkan negara mana yang meminta dikirimi minyak goreng itu.

Berita Rekomendasi

Namun ia mengingatkan jajarannya agar mengambil sejumlah langkah antisipatif untuk mengantisipasi krisis global itu.

"Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita itu impor dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar, energinya juga butuh energi yang besar. Baik untuk kendaraan, maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya," ungkap Jokowi.

Di saat bersamaan ia juga berharap Indonesia bisa menjadikan ini sebagai sebuah peluang besar yang menguntungkan.

"Tetapi ancaman krisis pangan, ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produksi," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan situasi ekonomi global tak terprediksi.

Ini diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya, berbagai peristiwa ini berdampak pada sejumlah sektor krusial, termasuk energi dan pangan.

Apalagi Bank Dunia dan IMF sudah menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya dan 40 di antaranya diperkirakan pasti akan ambruk.

Sehingga Jokowi meminta aparat negara harus memiliki kepekaan terhadap ancaman krisis.

"Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan dan kita semua harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa," tegasnya.

"Mikronya, detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, Pak Kepala BPKP. Pak, detail ini dicek. Pak, detail ini tolong saya dibantu. Untuk apa? Policy-nya jangan sampai keliru," lanjutnya.

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan ada tiga hal yang penting dari belanja pemerintah yang harus diperhatikan.

Pertama adalah menciptakan nilai tambah pada negara.

"Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negeri ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien. Ini harus," tegasnya.

Ia kembali mengingatkan jangan sampai Indonesia memiliki APBN dan APBD yang tinggi, tapi yang dibeli adalah produk-produk impor.

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik dari PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ucapnya.(tribun network/fik/dod)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas