TRIBUNNEWS.COM - Penunjukan Hadi Tjahjanto untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) baru, menuai pertanyaan.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan pada Rabu (15/6/2022).

Zulkifli Hasan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Mendag yang lama, yaitu Muhammad Lutfi,

Sementara Hadi Tjahjanto menempati posisi Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Sofyan Djalil.

Baca juga: Surya Paloh Berharap Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Bisa Bekerja Lebih Baik

Baca juga: Dua Menteri Resmi Diberhentikan Jokowi Hasil Reshuffle Kabinet, Sofyan Djalil dan Muhammad Lutfi

Presiden Jokowi mengungkapkan, penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek.

Menurut Jokowi, keduanya memiliki rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.

"Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan."

"Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan," kata Jokowi, Rabu (15/5/2022) dikutip dari setkab.go.id.

Jokowi menekankan salah satu tantangan krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat.

Menurut Presiden, dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.

Baca juga: Pengamat: Reshuffle Kabinet Jokowi Cenderung Transaksional, Jelas Ini Politis

Baca juga: PROFIL Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Ada Orang Kepercayaan Yusril

"Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga," ujarnya.

Sementara itu, terkait penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia.

Selain itu, Presiden menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," pungkasnya.

Berita lain terkait Reshuffle Kabinet

(Tribunnews.com, Widya)