Penjabat Diminta Maksimalkan Anggaran Belanja, Mendagri: Jangan Baru Digenjot di Akhir Tahun
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Kepala Daerah memaskimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Kepala Daerah memaskimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja pemerintah daerah.
Kata Tito, itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta anggaran belanja daerah dioptimalkan.
“Kebiasaan kita belanjanya di akhir tahun. Nanti sudah tiga bulan terakhir baru digenjot. Di tengah-tengah enggak digenjot,” kata Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, Kamis (16/6/2022).
Ia mengungkapkan saat ini realisasi belanja daerah masih cukup rendah, bahkan tidak sampai 30 persen secara nasional.
Lebih rinci Tito menjelaskan, akumulasi belanja provinsi, kabupaten/kota baru 20 persen. Kemudian di tingkat provinsi saja baru 22 persen, sedangkan tingkat kabupaten/kota hanya 19,71 persen hingga 31 Mei 2022.
Dengan demikian, kata dia, jumlah uang beredar di masyarakat jadi minim. Sedangkan di situasi pandemi Covid-19 ini belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian.
“Sehingga perlu mempercepat realisasi belanja. Jangan digenjot di akhir tahun. Nanti di akhir tahun mulai di ada-adain acara ini, acara itu yang tujuannya menghabiskan anggaran,” kata Tito.
Mantan Kapolri ini pun meminta agar Penjabat Kepala Daerah dapat memaksimalkan alokasi belanja daerah dengan menargetkan pertumbuhannya secara bulanan.
Baca juga: Mendagri Tito Minta Penjabat Tidak Persulit Izin Usaha dan Investasi di Daerah
Sehingga realisasi belanja daerah dapat ditargetkan mencapai 40 hingga 60 persen pada Agustus mendatang.
“Nah ini satu satu harus dipelototin rekan-rekan Kepala Daerah. Tolong betul-betul duduk bersama dengan Sekda, Bapenda dengan BPKD, di komponen mana, OPD mana yang macet. Pelototin, masalahnya apa, harus rajin,” tuturnya.
“Ini penting kalau seandainya belanjanya baik, belanja pemerintah adalah belanaja utama. Itu akan terjadinya peredaran uang di masyarakat, sehingga akan menimbulkan memperkuat daya beli masayrakat,” lanjut Tito.=