Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengkhawatirkan jika bidak catur Pilpres 2024 diatur kekuatan oligarki.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM Hasnu mengatakan, secara sederhana oligarki itu dapat dipahami sebagai segelintir orang yang memiliki sumber daya ekonomi atau kapital dan sumber daya politik yang akan mengalahkan kekuatan partisipatif (demokrasi).

“Oligark, biasanya menggunakan strategi kartel untuk mengkooptasi negara melalui interpenetrasi kolutif demi mempertahankan posisi sosial eksklusifnya seperti menjelang Pilpres 2024," kata Hasnu dalam pernyataannya, Senin (20/06/2021).

Menurut Hasnu, PB PMII mencatat ada dua persoalan pokok yang menghantui kehidupan demokrasi, yakni oligarki dan polarisasi.

Hasnu mengatakan hal ini perlu dievaluasi jika ingin pengelolaan demokrasi Indonesia tidak sebatas rutinitas dan administrasi tetapi menjadi demokrasi substansial yang memposisikan masyarakat sebagai subjek.

Baca juga: Sekjen PMII Sebut Kongres di Hotel Sultan Perlihatkan Semangat Penyatuan KNPI

Menurutnya sudah saatnya pemerintah dan partai politik memiliki political will terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Masyarakat perlu memahami apa yang menjadi kepentingan publik dalam pelaksanaan agenda-agenda politik baik nasional maupun daerah.

Sehingga, bisa membedakan mana visi dan mana pencitraan, mana kata-kata dan mana yang menjadi tindakan nyata dalam menciptakan perubahan.

"Memposisikan demokrasi sebagai sebuah sistem yang mengarusutamakan partisipasi dan kesadaran publik akan bisa menghancurkan dominasi kelompok oligarki," kata Hasnu.

Baca juga: Ini Pesan Wakil Presiden Maruf Amin kepada Kader PMII

Hasnu mengungkapkan, kita semua sadar bahwa demokrasi telah di kooptasi kelompok oligarki.

Bisa jadi popularitas dan elektoral yang akhir-akhir ini disuguhkan oleh lembaga survei adalah menu oligarki yang dikemas untuk membangunan persepsi publik.

Persoalan lain terjadi pemberangusan kebebasan sipil, ambang batas pencalonan (PT), berbagai pelanggaran HAM dan ‘illiberal democracy’.

Baca juga: Suarakan Tuntutan yang Sama, PMII Kota Bogor Pilih Geruduk Istana Bogor Pada 11 April 2022

Untuk mengembalikan cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan mahasiswa, Hasnu menyarankan perlu adanya gerakan publik yang bersatu untuk merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki.

Hasnu mengatakan, upaya tersebut mesti terjadi sebelum Pemilu 2024 karena agenda Pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu atau demokrasi oligarkis, sebagaimana yang berjalan saat ini dimana rakyat tidak berdaulat.

“Konkretnya, pemerintah harus dipaksa mengawasi secara ketat pelaksanaan pemilu demokratis, menumbangkan demokrasi oligarkis, kemudian melakukan reformasi agraria secara total, komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi dan supremasi hukum, dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Hasnu.