Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI - Kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mengalami penurunan 6,8 persen pada periode Juni 2022 berdasarkan survei Litbang Kompas.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa turunya tingkat kepuasan publik terutama dalam masalah ekonomi dikarenakan Indonesia masih melakukan pemulihan atau recovery akibat pandemi Covid-19.

“Masyarakat harus juga paham bahwa setelah pandemi itu melakukan recovery tidak mudah,” kata Moeldoko kepada Tribunnews.com di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (22/6/2022).

Belum lagi kata Moeldoko situasi global saat ini yang tidak menentu. Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Pertanyaannya apa benar kejadian di Ukraina sana berpengaruh terhadap Indonesia, saya jawab iya, saya pastikan iya,” katanya.

Kondisi kondisi tersebut menyebabkan sejumlah krisis diantaranya pangan dan energi. Beberapa komoditas menjadi langka atau harganya melambung tinggi.

Sektor yang terdampak akibat kondisi sekarang adalah Pariwisata dan UMKM. Oleh karenanya kata Moeldoko, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menurun.

“Kondisi-kondisi itulah pastinya masyarakat merasa yang dulu bisa dinikmati sekarang tidak bisa dinikmati, itu bagian hal yang bisa mengurangi apa itu kepuasan publik,” kata Moeldoko.

Baca juga: Gerindra Soroti Turunnya Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf dalam Survei Litbang Kompas

Meskipun demikian kata dia pemerintah tidak tinggal diam. Saat pandemi melanda, pemerintah terus berupaya agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Upaya tersebut dilakukan hingga sekarang,  saat Indonesia dan juga negara lainnya di dunia dihadapkan pada ancaman krisis pangan dan energi.

Moeldoko memaparkan terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kondisi tersebut, pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat diantaranya dengan memberikan subsidi.

Kedua, pemerintah meningkatkan pendapatan atau produktivitas masyarakat. Diantaranya memberikan bantuan produktif terutama bagi UMKM.

Ketiga, pemerintah melakukan pembangunan pada zona-zona yang memerlukan atensi, seperti contoh di NTT yang perlu dibangun bendungan dan embung. Selain itu juga pembangunan lahan pertanian untuk ketahanan pangan.

“Pemerintah sudah aware dan pada  sidang kabinet presiden minta semuanya harus konsen bekerja untuk menangani isu-isu staretgis ini. Sampai kemarin sidang paripurna, sidang kabinet Presiden masih menyatakan kita harus memiliki sense terhadal situasi situasi global saat ini,” pungkasnya.