TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan ada hal menarik yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketua umum partai sebelum reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.

Menjelang reshuffle atau perombakan kabinet, Jokowi diketahui menerima para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Surya Paloh menyebut, pada saat itu, Jokowi menjelaskan soal kondisi perekonomian dunia kepada para ketum parpol.

Meski demikian, Surya Paloh menegaskan, tidak ada pembahasan serius oleh Jokowi dan para Ketum parpol sebelum pelantikan menteri baru.

Baca juga: Jokowi Hampir Salah Sebut Nama Kabinet dalam Acara PDIP, Ini Kata Analis Komunikasi Politik

"Tapi, ada hal yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita semua, para ketum partai, bahwa ada semacam warning dari IMF dan World Bank, beberapa minggu lalu, bahwasanya ada sedikitnya 40-60 negara bakal jadi negara gagal. Failed state," katanya dalam program Satu Meja, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

"Ini tentu menjadi concern bagi kita semua. Kita bersyukur Indonesia tidak termasuk ke 40 ataupun 60 (negara yang berpotensi gagal)," imbuhnya.

Dalam forum Satu Meja, Surya Paloh juga berbicara soal reshuffle kabinet.

Ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak terlalu sering melakukan reshuffle kabinet.

Sebab, ia menyayangkan pemerintah bila melakukan reshuffle kabinet kembali.

Meski demikian, Surya Paloh tetap menghormati hak prerogatif presiden dalam kebijakan merombak kabinet.

"Ya sayanglah kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya," kata Paloh 

Surya Paloh mengungkapkan, tingkat kewibawaan pemerintahan akan menjadi terganggu jika reshuffle kabinet terlalu sering dilakukan.

"Itu automatically. Saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebihnya. Saya pikir lebih banyak lebihnya," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet di di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).

Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu, pekan lalu.

Ketua Umum PAN, Zulklifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Panglima TNI Hadi Tjajanto menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Adapun selain dua menteri yang masuk Kabinet Jokowi, ada tiga wakil menteri.

Baca juga: Surya Paloh Turut Perhitungkan Lawan Sebelum Tentukan Satu Sosok yang Dipilih Jadi Capres

Jokowi Perintahkan Jajaran Antisipasi Krisis Pangan dan Energi

Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi.

Arahan tersebut, disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022)

“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu."

"Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” kata Jokowi.

Presiden pun meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat.

Termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

“Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.

“Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ungkap Jokowi.

Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.

Kemudian, dalam jangka waktu pendek Jokowi juga meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi sehingga tidak bergantung pada impor.

“Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan kepada peserta SKP untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet