Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNPB yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Letjen TNI Suharyanto meminta daerah untuk melakukan pendataan hewan yang terinfeksi PMK secepat dan seakurat mungkin.

Hal itu di sampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penananganan PMK yang digelar di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Yang dikutip dari siaran pers BNPB, Minggu , (26/6/2022).

"Hal ini harus segera kita perbaiki sehingga dapat tersaji data yang benar dan lengkap untuk menentukan langkah penanganan kedepannya," katanya.

Fakta di lapangan, kata dia, masih banyak peternakan skala besar yang belum melaporkan data hewan ternaknya baik yang sehat, sudah divaksin, ataupun yang terjangkit PMK.

Selain data hewan ternak, diperlukan juga data kebutuhan vasinator di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya, ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang tersedia di setiap daerah sebagai pejabat otoritas veteriner (POV).

Baca juga: Kriteria Hewan Kurban Menurut Kementerian Agama di Tengah Wabah PMK

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki kasus aktif Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terbanyak di Indonesia. Data per Sabtu (25/6), total hewan tertular PMK di Provinsi Jawa Timur sebanyak 100.492 ekor.

Kasus aktif PMK sebanyak 82,056 ekor dengan rincian 81.697 ekor sapi, 60 ekor kerbau, 217 ekor kambing, dan 82 ekor domba. Sementara hewan yang mati tercatat mencapai 563 ekor.

Suharyanto mengatakan dari 800 ribu dosis vaksin yang telah tersedia. Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi vaksin sebanyak 350 ribu dosis untun tahap pertama.

350 ribu dosis vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi peternak dengan skala kecil atau yang dikelola secara pribadi.

"Sementara bagi peternakan skala besar dapat mendatangkan vaksinasi secara mandiri jika diperlukan," kata Suharyanto.