Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPR RI, Polisi Siapkan Skema Pengaturan Arus Lalu Lintas
Meski begitu belum ada rencana pengalihan atau penutupan arus lalu lintas saat demo itu berlangsung.
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamanan akan dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022), saat aksi Aliansi Mahasiswa RKUHP berlangsung.
Meski begitu belum ada rencana pengalihan atau penutupan arus lalu lintas saat demo itu berlangsung.
"Sejauh ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sekitar lokasi demonstrasi. Situasional saja," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat dikonfirmasi, Selasa (28/6/2022).
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Bakal Bergabung dengan BEM UI Demo di DPR Tuntut Draft RKUHP Dibuka
Purwanta menambahkan kepolisian akan melihat perkembangan situasi dan jumlah peserta yang hadir.
Pengalihan lalu lintas akan bersifat situasional.
Jika jumlah peserta yang hadir tidak terlalu banyak, lanjut dia, maka rekayasa lalu lintas tidak akan diberlakukan.
"Kami lihat dulu jumlah massa. Berapa jumlahnya belum tahu, sejauh ini kan hanya mahasiswa saja. Kalau tidak terlalu banyak, ya kemungkinan tidak diperlukan rekayasa lalu lintas," tutur Purwanta.
Dalam pengamanan nanti, pihaknya juga dibantu personel dari Ditrektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Sehingga Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat yang bersiaga bisa saling berkoordinasi untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR.
Sebelumnya, seruan aksi nasional telah disampaikan BEM UI melalui akun media sosialnya.
Bila pekan lalu aksi dipusatkan di depan Istana Negara, kali ini massa beralmamater kuning itu siap menggeruduk gedung parlemen.
"Kami mengajak kawan-kawan untuk menguningkan jalanan Senayan pada hari, tanggal Selasa, 28 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan menang," tulis akun twitter BEM UI @BEMUI_Official, Senin (27/6).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah dan DPR bersikap terbuka terhadap proses penyusunan RKUHP.
Hal itu lantaran, sampai saat ini draf itu belum bisa diakses oleh publik.
BEM UI menilai sikap pemerintah abai terhadap 24 isu krusial yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil dalam RKUHP.
