TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ICW kembali mengkritik KPK terkait upaya pencarian buron Harun Masiku yang masih nihil dengan menggelar aksi teatrikal memperingati 900 hari buronan Harun Masiku di depan Gedung KPK, Selasa (28/6/2022).

Dalam aksinya, ICW juga mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk meninggalkan jabatannya karena dianggap tidak cakap sebagai pemimpin.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Ili Sadeli mengatakan dorongan pencarian buron Harun Masiku kepada KPK lebih banyak unsur politisnya.

Menurut dia, upaya itu dilakukan untuk mendongkel dan mendelegitimasi kinerja Firli Bahuri dan Komisioner KPK lainnya di tengah berbagai gebrakan dan upaya KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi.

Baca juga: KPK Gelar Pelatihan Bagi Elite Parpol, LSAK: Perilaku Koruptif Harus Dihilangkan dari Pejabat Publik

Dia menyindir ICW yang cuma sibuk dengan buron Harun Masiku tapi diam dengan kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK seperti formula E termasuk menguapnya kasus dugaan korupsi pameran buku di Jerman tahun 2015.

“Kebanyakan gimmick dan politis banget, pesannya jelas dan sistematis seperti ingin mendelegitimasi bahwa KPK hari ini tidak bekerja,” katanya, Rabu (29/6/2022).

Dia menilai, KPK bukan diam seribu bahasa, sudah berulang kali menyatakan bahwa pencarian terhadap Harun Masiku masih berjalan terus.

"Kami juga tentu mengkritik hasilnya yang belum jelas hingga saat ini. Tapi kita menolak dengan tegas kasus ini dijadikan serangan dan pelemahan terhadap KPK,” ujarnya.

LSAK lanjut Ili mengajak semua pihak untuk terus mendukung KPK menuntaskan berbagai kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani termasuk upaya pencarian buron Harun Masiku secara proporsional.

“Kita kawal terus KPK ini dengan tulus agar tetap tegak lurus bekerja memberantas korupsi di Indonesia,” pungkas Ili.

Senada dengan Ili, Aktivis Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK), Purwanto mengapresiasi kinerja dan konsistensi pemberantasan korupsi oleh KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Selama beberapa pekan terakhir seperti penetapan status tersangka mantan Bupati Tanahbumbu Kalimantan Selatan, Mardani Maming dan terbaru KPK Terima Asset Recovery Korupsi e-KTP dari AS Senilai Rp 86,6 Miliar dari Penegak hukum Amerika Serikat (US Marshal) pada Senin, 27 Juni 2022.

“Kalau mau jujur kita patut bangga bahwa dengan bukti kinerjanya selama ini, KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri tetap tegak lurus dan komitmen dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu,” kata Edi di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Purwanto berharap pihak-pihak yang selama ini tendensius dan selalu menilai negatif terhadap KPK untuk membuka mata dan tidak lagi melakukan upaya pelemahan dengan menggiring opini pemberantasan korupsi tidak berjalan.

Dia menilai apalagi yang diragukan, bahkan katanya figur kuat pun jika memang ada indikasi hukum dengan dua alat bukti sah KPK sampai hari ini tidak pandang bulu.

"Dalam program pencegahan lebih mantap lagi seperti salah satunya ada program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digagas ketua KPK dengan mengajak para pimpinan partai politik menjauhi korupsi,” tambahnya.