Berbeda dari zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi orang-orang mereka.

Namun, ketika di bawah Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.

Meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih berkuasa.

Awal Kemerdekaan Indonesia

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun.

Sementara itu, polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus1945.

Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 pun memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Lalu, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada tanggal 29 September 1945.

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi.

Di sisi lain, masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Pada tanggal 1 Juli inilah diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap tahunnya, sampai saat ini.