Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebutkan ada empat kader PDI Perjuangan yang dirasa berpotensi mengisi kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan/RB).

Ujang melihat kemungkinan ini dari sisi kedekatan para tokoh dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. 

Adapun sosok tersebut adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, hingga Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga.

"Bisa Hasto, Olly, Bambang Pacul, atau Eriko. Yang jelas orang yang dekat dan dipercaya Megawati," ujar Ujang kepada Tribunnews, Minggu (3/7/2022).

Sebab, lanjut Ujang, sosok yang akan isi kekosongan kuris Menpan RB semua kembali atas putusan Megawati selaku pemegang hak prerogatif di PDI Perjuangan.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun tidak akan bisa menunjuk sosok menteri selain dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri.

"Pak Jokowi tidak akan bisa menentukan siapa tokoh PDIP yang ditunjuk sebagai menteri selain mendapatkan atau rekomendasi dari bu Mega," ucap Ujang.

Terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengisian kursi kosong ini, Ujang tidak menyebut secara jelas, tapi menurutnya adalah secepatnya. 

"Soal waktu secepatnya. Agar Kemenpan RB segera bisa running lagi dengan menteri barunya," jelasnya.

Baca juga: Soal Kursi Menpan RB Sepeninggal Tjahjo Kumolo, PDIP: Kita Tidak Pernah Minta Jatah Menteri

Sedikit ditambahkan Ujang, jika sosok yang isi kekosongan kursi Menpan RB bukan dari PDI Perjuangan, bisa-bisa pihak PDI Perjuangan akan marah, mengingat kursi kosong tersebut sebelumnya memang merupakan jatah PDI Perjuangan.

"Kalau bukan dari PDIP, akan marah mereka. Karena itu jatah PDIP. Maka (posisi kursi Menpan RB) akan jatuh ke tangan PDIP lagi," tegasnya.  

PDIP sebut tak minta jatah

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menegaskan partainya sebagai pendukung utama pemerintahan Presiden Jokowi tak pernah meminta jatah kursi menteri.