TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menilai penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Satu di antaranya disebabkan karena fasilitas pencegahan PMK yang masih minim.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Asep Ahmad Maoshul Affandy, dalam seminar fraksi PPP DPR RI bertajuk 'Ancaman PHK Jelang Idul Adha: Apakah Pemerintah Siap?', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

"Penanganan PMK dinilai masih kurang optimal dan cenderung lamban, hal tersebut disebabkan salah satunya fasilitas pencegahan PMK yang masih perlu ditingkatkan lagi. Misalnya fasilitas penyemprotan sapi hang masih sangat kurang," kata Asep Ahmad Maoshul Affandy.

Selain itu, Asep Ahmad Maoshul Affandy juga mengkritik akurasi data mengenai hewan yang terjangkit PMK.

Asep Ahmad Maoshul Affandy menilai data-data yang disampaikan pemerintah tak sesuai laporan yang diadukan oleh peternak.

Adapun sebanyak 2.021 ekor ternak dilaporkan mati akibat terinfeksi virus penyakit mulut dan kuku yang tengah mewabah di Indonesia berdasarkan catatan siagapmk.id per Selasa (5/7).

"Data yang disampaikan oleh pemerintah dipertanyakan akurasinya, sebab data yang disampaikan tidak sama dengan aduan dari peternak di daerah-daerah kepada DPR RI," ujarnya.

Baca juga: Peternak Keluhkan Zona Merah PMK, Sulitkan Pendistribuan Hewan untuk Idul Adha

Lebih lanjut, Asep Ahmad menilai mayoritas penyebaran PMK melalui alur perdagangan.

Sehingga menurutnya perlu penguatan karantina di perbatasan.

"Sebagai gambaran berdasarkan kunker Komisi IV DPR RI ke Jawa Timur, terlihat perbatasan antar provinsi, antar kabupaten yang menjadi kewenagan pemda setempat tidak berjalan dengan naik. Sarana yang dimiliki juga kurang memadai," tandasnya.