TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, kini disorot karena dugaan penyelewangan dana sumbangan.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo, ACT diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi pimpinannya.

Salah satu nama yang diduga terlibat yaitu Ahyudin yang saat itu menjabat Presiden ACT.

Diduga Ahyudin memperoleh gaji sebesar Rp250 juta setiap bulan.

Sebagian langsung mengkritik dan mempertanyakan apakah gaji bak sultan yang diterima petinggi ACT tersebut berasal dari dana sumbangan.

Ikut terseret

Sejak viral di media sosial, kasus ini terus bergulir menjadi bola liar dan merembet ke mana-mana.

Belakangan, bahkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut diseret-seret dalam kasus ACT.

Beberapa pihak mengungkit kerja sama Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan dengan organisasi filantropi itu.

Misalnya dalam sebuah acara Muhasabah Akbar yang dilakukan ACT secara daring atau online, Mei 2020, Anies Baswedan secara terbuka mengapresiasi apa yang dilakukan ACT tersebut.

Hal ini kemudian diungkit oleh beberapa pihak dan mengaitkan ACT dengan Anies Baswedan.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, Anies perlu mengumumkan kepada publik agar masyarakat merasa tenang.

“Pemprov DKI atau Pak Anies saya sarankan menjelaskan secara utuh kalau memang tidak ada penyelewengan. Segera buka kepada publik karena ini bisa bermuatan politis, saya kira lagi-lagi Pak Anies yang bisa dirugikan,” ujar Adib pada Selasa (5/7/2022).

Menurut dia, kasus ACT bisa menjadi hambatan bagi Anies secara politis.