Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).

Penggeledahan itu dipimpin langsung Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Hengki menyebut praktik yang digunakan mafia tanah yang dibongkar cukup batu.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu menyebut para pelaku berani menahan proses pembuatan sertifikat hingga mengganti data identitas pemilik aslinya.

Selain itu, banyak oknum di dalamnya yang tega merebut objek tanah yang bukan haknya kepada pihak yang bersekongkol.

Baca juga: FAKTA Kasus Mafia Tanah Pejabat BPN: Polisi Tetapkan 27 Tersangka hingga Modus Pelaku

"Ada salah satu modusnya seharusnya sertifikat bisa jadi, tapi ini tidak jadi-jadi dan ternyata justru diubah datanya diganti identitasnya. Data yuridisnya menjadi milik orang lain dan luasannya lebih besar serta merebut tanah yang bukan haknya," ujar Hengki, Kamis (14/7/2022).

Hengki menjabarkan bagaimana mafia tanah melakukan aksi secara bersama-sama dan melibatkan sejumlah instansi.

Ia menyebut para pelaku kejahatan agraria ini kerap beraksi saat pengembalian hak sertifikat masyarakat.

"Dari sisi pelaku biasanya dilakukan pada proses peralihan. Yang lebih mengejutkan mereka melakukan ini pada proses penerbitan. Jadi banyak oknum pejabat terlibat," beber Hengki.

Akibatnya, korban praktik jahat ini tak hanya menyasar pada warga biasa.

Ada pula pejabat pemerintahan yang menjadi korban dalam kejahatan oknum tersebut.

Baca juga: Polisi Bongkar Modus Baru Mafia Tanah yang Libatkan Sejumlah Pejabat BPN

Oknum pejabat BPN diduga menghambat program pemerintah sertifikasi gratis masyarakat yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Dari sisi korban ini dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat biasa. Yang menjadi catatan kita sampai saat ini banyak warga belum sadar kalau yang bersangkutan menjadi korban," tutup Hengki.

Sita puluhan dokumen