Romanus kembali menekankan tidak ada suap menyuap demi menarik kewenangan pemekaran di Papua ke pemerintah pusat.

"Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI. Karena kami tak punya uang. Anggaran pembangunan di Merauke tidak cukup, sehingga harus bermandikan keringat dan air mata darah membangun tanah Selatan Papua khususnya daerah ini,” urainya.

"Kalau ada yang memelintir bahwa ini adalah bagian dari suap, sama sekali tidak benar. Saya ingin meluruskan pernyataan agar menjadi lebih jelas,” imbuh Romanus menambahkan.

Romanus tak mau persaudaraan yang sudah terjalin dari Sabang sampai Merauke tercerai-berai karena kepentingan politik tertentu. Untuk itu, dia meminta semua pihak khususnya masyarakat di wilayah selatan bersinergi mendukung lahirnya Provinsi Papua Selatan.

Pasalnya, menurut dia, persetujuan DOB Papua Selatan betul-betul atas aspirasi masyarakat setempat.

“Saya meminta kalau ada teman-teman yang kontra, kami menyampaikan permohonan maaf. Bapak ibu boleh mengecek di seluruh penggalan tanah di selatan Papua, kami setuju daerah ini menjadi provinsi. Sehingga ketika RUU ditetapkan, kami merasa senang sekali,” katanya.

Romanus menambahkan, hadirnya Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu upaya negara mendorong kemajuan serta kesejahteraan di tanah Papua.

“Komitmen kami jelas bahwa orang asli Papua (OAP) menjadi prioritas serta utama dalam seluruh kebijakan pembangunan serta perencanaan program pembangunan di berbagai bidang,” pungkas Romanus.