Tribun

Menaker Ida Fauziyah Ungkap Alasan Pemberhentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia

Menaker Ida Fauziyah angkat suara terkait keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Menaker Ida Fauziyah Ungkap Alasan Pemberhentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia
Istimewa
Menaker Ri Ida Fauziyah angkat suara terkait keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat suara terkait keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, Kamis (14/7/2022).

Menaker mengatakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan Presiden RI, Joko Widodo (jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob.

Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk itikad baik kedua negara melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia.

Hal ini mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Mengenang Sosok Tjahjo Kumolo: Ia Pribadi Bersahaja dan Pekerja Keras

“Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara,” kata Menaker dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Namun, menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.

Sistem tersebut adalah Sistem maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

“Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,” katanya.

Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

Baca juga: Menaker: 9 Lompatan Kemnaker langkah strategis Hadapi Megatren

“Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,” katanya.

Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia.

Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu.

Baca juga: Bahas Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Dubes Uni Emirat Arab Temui Menaker Ida Fauziyah

Dalam pernyataan tersebut Kementerian Sumber Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.

Menaker optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif.

Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik.

“Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas