Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) bicara soal kemungkinan ada partai politik lain yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Peluang partai lain, ini kan memang masih terbuka, masih terbuka, dan bisa saja partai-partai lain akan gabung ke KIB. Tapi dugaan saya kok kecil kemungkinannya," kata Bendahara Umum PAN Totok Daryanto dalam acara diskusi bertajuk "Peta Koalisi Pascakelahiran KIB", Jumat (15/7/2022).

Menurut Totok Daryanto, masyarakat menuntut Pemilihan Presiden 2024 diikuti lebih dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Alasannya, agar Pilpres berjalan lebih demokratis.

Karena itulah, menurut Totok, bertambahnya anggota KIB justru memperkecil peluang munculnya calon alternatif untuk membuat Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasang calon.

"KIB terbuka, tapi apakah partai lain akan gabung atau tidak, kalau sementara saya lihat itu kesannya mereka ingin membangun koalisi sendiri-sendiri yang sampai sekarang prosesnya masih dinamis," ujar Totok.

Baca juga: Peneliti: KIB Sebaiknya Perjelas Program Warisan Presiden Jokowi Mana yang Akan Dilanjutkan

Dia menekankan, KIB akan senang hati menerima anggota baru dengan syarat tidak membuat KIB menjadi satu-satunya koalisi yang bertarung di Pilpres 2024.

"KIB besar semua partai gabung kan enggak lucu juga, masa demokrasi kok calonnya cuma satu pasang kayak pilkada melawan kotak kosong, kan enggak mungkin di dalam pemilihan presiden," kata Totok.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa akan ada partai lain yang akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Golkar, PAN dan PPP.

Ia mengatakan partai yang hendak bergabung itu masih dalam proses.

"Sedang dalam proses," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/7/2022).

Peneliti: KIB Sebaiknya Perjelas Program Warisan Presiden Jokowi Mana yang Akan Dilanjutkan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama PAN dan PPP adalah koalisi yang akan melanjutkan legacy atau warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, ada pekerjaan dan visi Jokowi yang perlu dilanjutkan ke depan dan KIB berkomitmen untuk melanjutkannya

Menanggapi hal itu, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan KIB sepatutnya memperjelas pernyataan tersebut.

Baca juga: Politikus Golkar: KIB Itu Kerja Sama Politik untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Pemerintahan Jokowi saat ini masih mempunyai beberapa program yang belum kelar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur.

"Jadi harus dicek dulu apa yang dimaksudkan dengan melanjutkan warisan. Apakah yang dimaksudkan adalah the whole story, keseluruhan dari kebijakannya Jokowi, mulai Nawa Cita sampai 5 visi besar itu? Jadi kita gak tahu," kata Siti Zuhro, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (16/7/2022).

Menurut Siti Zuhro, pemerintahan Jokowi periode pertama mempunyai 9 program prioritas dalam Nawacita.

Sedangkan pada pemerintahan periode kedua, Jokowi mengetengahkan 5 visi yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

Dari semua visi dan program Jokowi, Zuhro mempertanyakan warisan yang akan dilanjutkan oleh KIB.

"Pertama itu nawacita. yang terakhir ini periode kedua itu hanya 5 visi besar, membangun infrastruktur, SDM, investasi, tentang APBN dan formasi birokrasi. Atau hanya secara umum?" ujarnya.

Meski banyak warisan Jokowi yang bagus dan patut dilanjutkan, Siti Zuhro menyebut adanya peninggalan pemerintahan Jokowi yang kurang elok yakni polarisasi masyarakat yang muncul sejak Pilpres 2019.

"Contoh legacy buruknya adalah konflik di tengah masyarakat, terjadi pembelahan. Apa itu legacy? Apakah itu yang dimaksudkan? Karena tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi. Sampai saat ini tidak ada greget, gregetnya cuma IKN, infrastruktur," ungkapnya.

Untuk itu, Siti Zuhro menekankan pentingnya KIB untuk memperjelas program yang akan dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, publik pada era ini sudah mengedepankan rasionalitas, dibanding hanya menerima program yang masih samar-samar.

"Kita sudah say good bye dengan era analog, era yang cuma dicekokin saja. Itu era dulu. Saat ini enggak bisa lagi hal-hal yang seperti diberlakukan," tambahnya.

Apalagi pada Pemilu 2024, mayoritas adalah pemilih berusia muda. Para pemilih itu tentu akan mengedepankan rasionalitas.

"Orang-orang muda berusia 45 ke bawah, usia 17 tahun pemilih pemula sampai 45 itu mendominasi nanti, mayoritas. Masak diberikan suguhan - suguhan yang tidak rasional," pungkasnya.