TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung di Komisi XI DPR RI cukup mendapat atensi publik.

Pasalnya proses seleksi tersebut masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK .

Seperti diketahui BPK merupakan lembaga negara yang tugasnya sangat penting melaksanakan tugas sesuai mandat Undang Undang mengaudit keuangan di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke daerah.

Mengenai proses pemilihan anggota BPK di DPR,  Ketua Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Koesrini, mengatakan independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan menjadi terancam apabila dominan yang direkrut adalah para politikus dari partai politik.

Ketika dikonfirmasi pers, Selasa (19/7/2022), Ibeth menyampaikan 2 poin kritik kepada BPK RI dalam hal melaksanakan tugasnya. 

Baca juga: Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin, KPK Periksa Pemeriksa Madya BPK Dessy Amalia

Pertama, tidak dipungkiri BPK sarat kepentingan karena proses di BPK masih membolehkan anggota dari parpol.

''Banyak mantan caleg gagal masuk karena yang diaudit kepala daerah yang dari parpol,'' ujarnya.

Menurut dia dominasi politikus di BPK akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR.

Award yang diberikan BPK lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi daerah yang sama afiliasi politiknya.

''Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi,'' katanya.

Kedua, akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri.

Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi.

Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.

Setiap periode kepemimpinan BPK menyisakan persoalan ketika orang-orang parpol dipilih menjadi pimpinan BPK, sehingga terbukti tidak professional. APBN/D dibajak dan tidak bisa didorong untuk perbaikan dan memberantas korupsi.

Untuk diketahui berikut 9 nama calon anggota BPK 2022 – 2027 yang beberapa diantaranya adalah kader partai :

1. Ahmadi Noor Supit dikenal sebagai politisi yang cukup senior di Partai Golkar. sempat menjadi Ketua Komisi XI DPR periode 2014-2019. Ahmadi adalah politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I.

2. Abdul Rahman Farizi, politisi Partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra).

3. Wahyu Sanjaya tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II. pada 2021, dia ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di Partai Demokrat, Marwan Cik Asan.