Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berujung tewasnya sepuluh warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022).

Insiden ini menambah daftar peristiwa kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu. Khususnya di wilayah-wilayah konflik, termasuk Nduga.

Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai mengatakan, dapat diduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dengan berbagai mata pencaharian lainnya.

Baca juga: KSP Moeldoko Desak Komnas HAM Selidiki Kasus Serangan KKB di Papua yang Menewaskan 10 Warga Sipil

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'KKB Papua Kembali Berulah, di mana Kehadiran Negara?' di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

"Ada kesan, KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," kata Yorrys.

Anggota DPD RI dari Dapil Papua ini juga menyatakan bahwa aksi KKB Pimpinan Egianus Kogoya ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI.

"Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun Papua melalui Otusus Jilid II, Egianus Kogoya dan Anggotanya, memperkeruh tatanan baru yang hendak dibangun bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Yorrys juga menjelaskan bahwa kejadian Nduga ini bukan pertama kali. Belum lagi aksi-aksi sporadis lainnya.

Atas dasar itu, Ketua Komite II DPD RI ini meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang secara serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas KKB Papua

Hal ini mendesak dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di Tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik.

"Pemerintah melalui aparat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah terukur dan terencana yang mampu mengembalikan kepercayaan publik Papua dan menjamin tatanan kehidupan yang aman dan kondusif dalam merespons teror demi teror yang dilakukan oleh KKB," katanya.

Yorrys menduga KKB sedang memecah-belah kehidupan masyarakat yang berangsur harmonis di Papua.

Sinergi sosial-kemasyarakatan antara masyarakat umum dan OAP hendak dicabik-cabik dengan tujuan membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama anak bangsa.