Hal ini menjadi bagian dari isyarat perlawanan dan penolakan atas berbagai kebijakan positif pemerintah yang sejatinya mulai berdampak baik bagi masyarakat Papua.

"Saya menduga, aksi-aksi KKB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan antarsesama warga," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan hanya dengan pendekatan angkat senjata.

"Hal ini perlu, usaha-usaha pemerintah melakukan bukan hanya pendekatan ekonomi tetapi kultural hingga agama. Ini perlu kita dukung agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Sehingga ada masyarakat Papua yang ready ke dunia ternaga kerja dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan," ujar Dave.

Baca juga: Fraksi PKS Minta TNI-Polri Ubah Pola Penanganan Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata di Papua

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat, masalah di Papua harus dilakukan lewat pendekatan hukum bukan semata-mata militer.

Sebab, menurut Arsul Papua dengan segala kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik sistematis.

"Harus diakui menyelesaikan Papua jauh lebih rumit ketimbang Aceh bahkan Timor-timor. Pendekatannya hukum bukan militer," ucap Arsul.

Bukan kali pertama, sebelumnya pada 2018 silam, aksi kekerasan di Nduga menewaskan 17 orang pekerja Istaka Karya yang sedang membangun proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, serta puluhan orang lainnya di nyatakan hilang.