TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyatakan setuju apabila wacana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang mensyaratkan kader partai sebagai calon presiden dan menduetkannya dengan tokoh dari luar partai politik jika dilaksanakan.

Menurutnya, tiket tersebut sebaiknya diprioritaskan kepada para kader yang memiliki kontribusi dan telah berkarya di partai politik.

"Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap nggak mampu dan nggak bisa diandalkan. Jangan sampai orang mudah sekali, tidak masuk partai, nggak besarin partai, nggak usah berkontribusi di partai tiba-tiba dijadikan capres," kata Pangi saat dihubungi, Sabtu (23/7/2022).

Pangi menilai memberikan tiket calon presiden kepada tokoh di luar partai politik justru akan melukai dan mengganggu semangat kaderisasi dari bawah dan terkesan partai politik itu dapat dibeli alias transaksional, dan pragmatis.

Untuk calon wakil presiden pun, Pangi berpendapat lebih baik orang-orang terbaik dari partai lah yang dipilih.

Meski demikian, menurutnya calon presiden dan calon wakil presiden harus saling menguatkan, sebab memilih calon wakil presiden menjadi penting. 

"Karena kalau milih cawapresnya salah, tidak akan efektif, dan tidak akan mendongkrak suara," ujarnya.

Dia mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal dapat dilihat dari berbagai faktor. 

Baca juga: Pengamat: Jika KIB Ekspor Capres dari Luar Sama dengan Pertaruhkan Harga Diri

"Lihat tren elektabilitasnya, atau melengkapi representasi wilayah. Cawapres juga harus beda segmen pemilih, punya basis dukungan yang beda. Misalnya Nasionalis-Religius atau Sipil-Militer yang bisa jadi kombinasi ideal yang jadi nilai jual sendiri," ucap Pangi.

Dari internal KIB sendiri saat ini, nama Airlangga Hartarto terus didorong Partai Golkar untuk maju. Selain itu, dua nama Ketua Umum yang lain juga ikut digadang-gadang.

Untuk calon wakil, Pangi mengatakan ada beberapa nama yang sudah santer beredar di publik. Dari Kepala Daerah ada Ridwan Kamil lalu ada Khofifah representasi NU, ada Erick Thohir dan Sandiaga dari klaster pengusaha. Ada juga AHY di klaster Ketua Partai, dan Andika dari klaster militer.

Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.

"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.

Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.

"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.

"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.